Dompu, katada.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), mulai mengintensifkan upaya penyelamatan aset daerah yang selama ini dikuasai pihak lain. Sebanyak 42 hektare tanah milik pemerintah daerah menjadi target pengamanan melalui kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu.
Langkah tersebut ditandai dengan penerbitan 25 Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kejari Dompu. Melalui kuasa itu, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk mendampingi pemerintah daerah dalam mengamankan aset, termasuk menempuh jalur hukum jika diperlukan.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Dompu, Muhammad Syahroni, mengatakan seluruh tanah yang menjadi objek pengamanan telah memiliki sertifikat hak atas tanah. Namun, sejumlah bidang tanah tersebut justru telah dimasuki dan dikuasai masyarakat.
“Totalnya 42 hektare aset tanah yang menjadi objek pengamanan,” kata Syahroni.
Dia menjelaskan, aset tersebut tersebar di tiga kecamatan. Di Kecamatan Hu’u, tanah pemerintah berada di Desa Rasabou dan Desa Hu’u. Sementara di Kecamatan Manggelewa, aset tersebut berlokasi di Desa Nusa Jaya. Adapun di Kecamatan Kempo berada di Desa Soro Barat.
Untuk memastikan proses penyelamatan aset berjalan sesuai ketentuan, BPKAD Dompu juga berkoordinasi dengan Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Dompu.
Koordinasi tersebut mencakup pemeriksaan status tanah, legalitas kepemilikan, serta kelengkapan dokumen yang menjadi dasar pengamanan aset pemerintah daerah.
Melalui 25 SKK tersebut, Jaksa Pengacara Negara memiliki kewenangan melakukan pemanggilan, klarifikasi, hingga negosiasi dengan pihak-pihak yang saat ini menguasai tanah milik pemerintah.
Jika pendekatan persuasif tidak menghasilkan penyelesaian, kejaksaan dapat mengambil langkah hukum. Upaya tersebut meliputi pemberian somasi, penandatanganan dokumen hukum, hingga pengajuan gugatan perdata maupun permohonan hukum ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Syahroni menegaskan, kerja sama dengan Kejari Dompu merupakan langkah strategis untuk memastikan aset daerah yang telah memiliki bukti legalitas tidak terus dikuasai pihak lain.
Menurut dia, pengamanan aset tersebut penting agar tanah milik pemerintah dapat kembali berada dalam penguasaan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kerja sama ini sebagai upaya memastikan aset-aset daerah yang telah memiliki legalitas kepemilikan dapat kembali diamankan dan berada dalam penguasaan pemerintah daerah sesuai ketentuan,” tandasnya. (*)












