Bima, katada.id – Pemerintah Kabupaten Bima mengarahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 untuk menuntaskan empat agenda strategis pembangunan. Prioritas tersebut meliputi reformasi birokrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), percepatan pembangunan infrastruktur, dan penguatan kemandirian ekonomi lokal.
Bupati Bima Ady Mahyudi mengatakan, empat agenda tersebut dirancang untuk menjawab tantangan pembangunan sekaligus mengoptimalkan potensi unggulan daerah secara berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Ady dalam penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2027 pada Sidang Paripurna ke-9 DPRD Kabupaten Bima Masa Sidang III Tahun Sidang 2026, Jumat (13/11/2026).
Menurut Ady, penguatan tata kelola pemerintahan akan diarahkan pada reformasi birokrasi yang berorientasi hasil serta integrasi layanan publik berbasis digital. Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong pelayanan pemerintahan yang lebih transparan dan efektif.
Agenda kedua menyasar pembangunan manusia melalui peningkatan daya saing masyarakat. Pemerintah daerah akan mendorong perluasan akses serta peningkatan mutu pendidikan dan layanan kesehatan.
Sementara itu, percepatan infrastruktur difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar secara inklusif untuk memperkuat konektivitas antarwilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Adapun agenda keempat adalah memperkuat kemandirian ekonomi lokal melalui optimalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis komoditas unggulan daerah.
Pendapatan APBD Bima 2027 Turun 4,96 Persen
Untuk mendukung empat agenda tersebut, Pemerintah Kabupaten Bima merencanakan pendapatan daerah dalam APBD 2027 sebesar Rp2,045 triliun. Angka ini turun 4,96 persen dibandingkan alokasi sebelumnya akibat berkurangnya transfer dari pemerintah pusat.
Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp228,78 miliar, pendapatan transfer Rp1,806 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp10 miliar.
Di sisi belanja, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,044 triliun atau turun 7,89 persen.
Belanja tersebut mencakup belanja operasi sebesar Rp1,713 triliun, belanja modal Rp127,97 miliar, belanja tidak terduga Rp3,5 miliar, serta belanja transfer Rp199,34 miliar.
Adapun belanja modal diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, termasuk jalan, gedung, dan pengadaan peralatan. Pemerintah Kabupaten Bima juga merencanakan pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal kepada badan usaha milik daerah (BUMD) sebesar Rp1 miliar.
Penjelasan Raperda APBD 2027 tersebut disampaikan dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bima Muh. Erwin, didampingi unsur pimpinan DPRD lainnya, Murni Suciyanti dan Muh. Nazaruddin.
Rapat tersebut turut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima. (*)
