Dompu, katada.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan 21 Kambeke Ana. Program ini mengajak anak-anak sudah berada di rumah dan mendapat pendampingan orang tua setelah pukul 21.00 WITA.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Dompu, Miftahul Su’adah, mengatakan gerakan tersebut merupakan langkah pencegahan untuk melindungi anak dari berbagai potensi kekerasan dan perilaku berisiko.
”Perlindungan anak tidak cukup hanya dilakukan setelah terjadi kasus. Kita harus melakukan langkah pencegahan agar anak-anak terhindar dari berbagai hal yang dapat membahayakan mereka,” kata dia dikutip dari wawancara TVRI NTB, Sabtu (14/11).
Menurutnya, sekitar sepertiga dari total penduduk Kabupaten Dompu merupakan anak-anak. Kelompok usia tersebut masih membutuhkan pengawasan, pendampingan, dan perhatian dari orang tua maupun lingkungan sekitar.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah masih banyaknya anak-anak yang berada di luar rumah hingga pukul 22.00 bahkan 23.00 WITA.
Kondisi tersebut dinilai meningkatkan kerawanan terhadap berbagai persoalan, mulai dari kekerasan fisik, kekerasan seksual, tawuran, konsumsi minuman keras, hingga aktivitas lain yang berpotensi melanggar norma sosial dan hukum.
”Anak-anak yang masih berkumpul di luar rumah hingga larut malam tanpa pendampingan tentu memiliki risiko. Mereka bisa menjadi korban, bahkan berpotensi terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum,” jelasnya.
Gerakan 21 Kambeke Ana diresmikan Bupati Dompu pada April lalu, bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Dompu. Program tersebut telah berjalan sekitar enam hingga tujuh bulan.
Dalam pelaksanaannya, Pemkab Dompu melibatkan TNI, Polri, Satpol PP, dan sejumlah perangkat daerah melalui patroli rutin. Pemerintah daerah juga membangun koordinasi lintas sektor melalui nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Kolaborasi tersebut melibatkan kepolisian, TNI, kejaksaan, pengadilan negeri, dan pengadilan agama. Selain itu, pemerintah daerah membentuk Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA).
Sebelum patroli dilakukan, petugas terlebih dahulu memetakan lokasi yang dinilai rawan menjadi tempat berkumpulnya anak-anak, termasuk sejumlah ruang terbuka hijau (RTH).
Patroli umumnya berlangsung dalam dua sesi dengan rentang waktu pukul 20.00 hingga 00.00 WITA. Pada kondisi tertentu, pengawasan diperluas hingga pukul 04.00 WITA.
Miftahul menjelaskan, petugas tidak hanya melakukan penertiban, tetapi juga memberikan edukasi kepada anak-anak yang ditemukan masih berada di luar rumah setelah pukul 21.00 WITA.
”Anak-anak yang ditemukan saat patroli tidak hanya diberikan teguran. Mereka juga mendapatkan edukasi dan asesmen agar persoalan yang melatarbelakangi aktivitas mereka pada malam hari bisa diketahui,” terangnya.
Anak-anak yang terjaring patroli selanjutnya dibawa ke tempat khusus untuk menjalani asesmen oleh DP3A. Orang tua atau wali diwajibkan hadir untuk mendapatkan arahan, mengikuti proses asesmen, dan menandatangani surat pernyataan sebelum membawa anak pulang.
Melalui gerakan tersebut, Pemkab Dompu berharap pengawasan terhadap anak semakin kuat. Pemerintah daerah juga mendorong keterlibatan keluarga dan masyarakat agar perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi gerakan bersama. (*)
