Lombok Utara, Katada.id- PDAM Lombok Utara terus berbenah guna meningkatkan pelayanan pelanggan, khususnya di Gili Air. PDAM sedang dalam proses untuk menambah jaringan pipa bawah laut ke wilayah itu untuk mendukung normalisasi pelayanan air bersih sektor wisata pascapandemi.
Direktur PDAM, Raden Waliadin melalui Kabag Teknik PDAM, M Firman mengatakan, jaringan pipa tambahan nanti berukuran antara 6 hingga 8 inci.
“Itu merupakan tambahan pipa eksisting 3 inci yang sudah tertanam,” ujar dia, Jumat (29/5).
Kata dia, tambahan jaringan diusulkan melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW). Sebagai langkah awal, PDAM pun sudah mengumumkan permohonan Izin Lingkungan pemasangan pipa tersebut melalui media massa beberapa waktu lalu.
Awalnya kata dia, PDAM mengusulkan jaringan perpipaan mencakup seluruh Gili. Namun dengan pertimbangan kerjasama antara daerah dan swasta, maka pemegang saham meminta optimalisasi Gili Air. Sedangkan Gili Trawangan dan Gili Meno, diupayakan melalui KPBU dengan swasta.
“Usul PDAM untuk Gili Air ditanggapi oleh Balai melalui KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional), karena memang Gili ini masuk wilayah KSPN, sumber dananya itu dari APBN,” jelas dia.
Pemasangan pipa nantinya akan dilakukan BPPW. PDAM hanya bertindak selaku penerima manfaat. Saat jaringan sudah terpasang, akan diikuti dengan serah terima proram dari BPPW ke PDAM.
Menurut Firman, rencana tambahan jaringan ini sudah diusulkan tahun 2019 . Itu diawali dengan penyerahan laporan Detail Engineering Design (DED). Tanpa itu, usul PDAM tidak akan diterima.
“Rencananya memang Mei sudah mulai ada kegiatan. Tetapi karena covid ini, kegiatannya mundur,” aku dia.
PDAM sudah menyiapkan seluruh syarat yang diminta oleh BPPW. Selain DED, ada pula Izin Lingkungan yang sudah dikantongi baik dari Provinsi NTB, maupun Izin Pemanfaatan Ruang Laut dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Terhadap realiasi fisik di lapangan, BPPW masih akan menyesuaikan dengan perkembangan Covid. Bahkan ada sinyal, jika memungkinkan anggaran dinaikkan, akan ditambah pada APBN Perubahan dengan pola pengerjaan multi years.
“Jadi, seandainya ditahun ini belum selesai, pekerjaan bisa dilanjutkan di tahun berikutnya. Dan itu tergantung dari BPPW,” kata dia. Kata dia. (ham)
