Lombok Utara, Katada.id- Komsi III DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan beberapa Kepala Dusun (Kadus) datangi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) untuk pertanyakan kejelasan penyaluran bantuan Jaringan Pengaman Sosial (JPS) dari Pemerintah kabupaten (Pemkab).
Ketua Komisi III DPRD KLU, Artadi mengaku khawatir bantuan tersebut dipolitisasi, mengingat petahana Bupati Lombok Utara, H Najmul Akyar dan Sekda KLU H Suardi berpasangan di Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.
“Kita tidak ingin bantuan untuk masyarakat ini di politisasi, apalagi sekarang menjelang Pilkada,” ungkap Ketua Komisi III DPRD KLU Artadi Selasa (7/7).
Dia menjelaskan, disaat dirinya dan anggota Komisi III melakukan sidak ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) KLU. Pihaknya hanya mendapatkan jawaban, bahwa bantuan tersebut sudah siap, tinggal menunggu tanda tangan bupati agar bisa disalurkan. Namun yang terlihat sampai sekarang ini bantuan itu belum kunjung disalurkan.
Pihaknya meminta agar bantua JPS ini segera direalisasikan. Sebab masyarakat penerima JPS kabupaten ini merupakan masyarakat yang tidak mendapatkan lainya seperti BLT DD, BPNT, PKH, BST dan JPS Gemilang.
“Kasihan saya lihat masyarakat yang belum dapat bantuan-bantuan ini,” sambungya.
Terlebih lagi saat ini menjelang Pemilukada. Ia mengkhawatirkan JPS kabupaten ini dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Namun pihaknya yakin bahwa masyarakat ini sudah cerdas memahami itu. Artinya masyarakat mengetahui sumber bantuan yang diterimanya.
Menurut dia, dilihat dari penjelasan Dinsos yang bilang bahwa data dan bantuan sudah siap. Lantas kenapa bupati sampai saat ini belum melakukan tanda tangan, agar bantuan tersebut cepat disalurkan.
“Makanya ini menjadi tanda tanya, ada apa ini,” tanya dia.
“Kalau semua sudah siap lantas apa alasan bupati belum tanda tangan SK tersebut. Kenapa harus kita menunda sesuatu yang harusnya sudah siap,” tegasnya.
Sementara itu beberapa Kadus yang mendatangi Dinos juga mengeluhkan hal yang sama. Yakni kepastian pembagian JPS Kabupaten. Kadus Leong Timur, Desa Tegal Maja, Kecamatan Tanjung, Iwan Dahlan mengatakan, kaitanya dengan bantuan JPS kabupaten ini. Pihaknya selalu ditanya oleh masyarakat.
“Pertanyaannya mereka itu, kami ini diurus atau tidak pak Kadus, padahal datanya sudah disetor,” jelasnya.
Menurut dia, kalau memang membeli beras dan lainya itu dirasa susah. Kenapa pemerintah tidak langsung memberikan bantuan JPS dalam bentuk uang. Artinya lebih cepat penyalurannya tanpa harus menunggu lama.
“Tinggal kita bagikan saja sesuai porsinya masing-masing,” cetusnya.
Sedangkan Kadus Karang Nangka, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung Sumardi menginginkan tidak ada kebohongan ke-dua kalinya kaitannya dengan pembagian JPS Kabupeten ini. Sebab sebelumnya sudah dijanjikan dibagi secepatnya.
“Karena ketika masyarakat menayakan lagi, susah kita jawab itu,” keluhnya.
Lanjut Kadus Murpayung, Desa Sigar Penjalin Dedy Swandi berharap agar data yang sudah diberikan tidak berubah lagi, agar pembagian bisa dilakukan secara serentak.
“Saya lihat sekarang masker numpuk di desa-desa, yang kita butuhkan bukan masker lagi tapi beras,” terangnya.
Sementara itu, Sekdis Dinsos P3A KLU Fathurrahman membeberkan, untuk pembagian bantuan JPS Kabupaten akan dilakukan serentak di Jumat (10/7) ini.
“Makanya kaintanya dengan JPS kabupaten kita akan bagikan serentak di hari Jumat ini,” katanya.
Dia menjelaskan, terlambat dibagikannya bantuan JPS Kabupaten dikarenakan harus menunggu selesai bantuan yang lainya, baik dari pusat, provnisi dan desa.
Dibeberkan, jumlah penerima bantuan JPS Kabupaten ini ada sebanyak 20614 KK sesuai SK bupati. Untuk Kecamatan Pemenang ada sebanyak 6.446 KK, Tanjung sebanyak 3.753 KK, Gangga 5.087 KK, Kayangan 3.490 KK dan Bayan sebanyak 1.838 KK.
“Intinya masalah data sudah clear dan jadwal penyalurannya sudah ada,” tutupnya. (ham)
