LOMBOK UTARA-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lombok Utara (KLU) mendesak Pemda untuk segera menetapkan anggaran pengawasan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 mendatang. Sesuai keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) wajib ditanda tangani per 1 Oktober nanti.
Ketua Bawaslu KLU, Adi Purmanto menjelaskan, sebenarnya saat ini Pemda seharusnya sudah berkoordinasi kaitan dengan porsi anggaran untuk Pilkada 2020 nanti. Karena sampai 1 Oktober mendatang, Pemda itu wajib hukumnya untuk menetapkan jumlah anggaran itu sesuai keputusan dari KPU RI.
’’Sampai saat ini Pemda belum melakukan komunikasi kaitannya berapa jumlah anggaran yang ditetapkan kepada kita. Kita menginginkan anggaran ditentukan sebelum batas waktu yang sudah ditetapkan itu,’’ pintanya, Kamis (8/8).
Untuk pencairannya, ia tetap mengikuti tatacara Pemda. Namun, kata dia, komunikasi ini yang terpenting. Walupun sudah beberapa kali bertemu, ia berharap ada pertemuan lanjutan untuk membahas soal anggaran tersebut.
’’Jika pada batas waktu yang sudah ditetapkan itu belum dilakukan, dikawatirkan proses Pilkada ini tidak bisa dilaksanakan,’’ jelasnya.
Jika pada batas waktu yang sudah ditetapkan itu belum juga ada kabarnya, maka Pilkada akan tertunda. Dia menggambarkan, misalnya dari salah satu lembaga pemilu seperti KPU dan Bawaslu tidak mendapatkan anggaran itu, maka dipastikan proses Pilkada itu tidak bisa dilakukan.
“KPU misalnya dapat, Bawaslu ndak dapat maka bisa ditunda pilkadanya, atau kedua-duanya tidak dapat berarti tidak ada pemilu dong karena anggarannya kan dari Pemda,” sambungnya.
Dia menginginkan, pemda memprioritaskan anggaran Pilkada 2020 nanti. Jangan hanya dipandang sebelah mata saja. Menurut dia, tidak hanya Pemda pihak legislatif juga harus banyak bertanya dan membaca kaitannya dengan regulasi tentang Pilkada ini. Sebab ini merupakan suatu hal yang sangat penting untuk keberlanjutan KLU kedepannya. Karena pemimpin itu lahir dari pemilu.
“Yang jelas sampai saat ini kita tidak ada kabar mau dikasih berapa, tapi kalau untuk KPU kita tidak tahu,” cetusnya. (ham)
