LOMBOK UTARA-Petisi menolak kunjungan kerja (Kunker) anggota DPRD NTB ke Eropa di Change.org yang diinisiasi Hasan Givari, pemuda asal Kabupaten Lombok Utara (KLU) telah ditandatangani 19 ribu orang. Seluruhnya dengan tegas menolak agenda jalan-jalan anggota DPRD itu di masa jabatan mereka.
“Perjalanan ke luar negeri mereka itu kami pandang sebagai pemborosan uang rakyat saja,” ungkap pegiat sosial KLU, Tarpiin Adam, Jumat (9/8).
Menurut Adam, tindakan ini jelas merugikan masyarakat NTB secara luas. Sebab, agenda mereka (DPRD) melakukan kunker ke Eropa bisa melukai rasa keadilan terhadap masyarakat. Karena saat ini masyarakat sedang berusaha bangkit usai di guncang gempa tahun lalu. Tidak hanya itu, jalan-jalan mereka ke luar negeri juga bisa berdampak buruk terhadap kualitas pembahasan APBD 2020 nanti, yang memang sudah direncanakan dibahas pada 26 Agustus mendatang. Hal itu dikarenakan terbatasnya waktu untuk menjalankan fungsi pokok mereka, guna membahas anggaran bersama eksekutif nantinya.
“Jadi kalau mereka pergi otomatis akan membuat waktu menjadi terbatas untuk menjalan fungsi pokok mereka membahas anggaran bersama ekskutif, dan kita khawatirkannya ini bisa berdampak terhadap pembahasan APBD 2020 nanti,” jelasnya.
Dia meyakini bahwa petisi ini akan terus mendapat dukungan yang lebih luas. Tentu dengan petisi ini, sudah menegaskan bahwa masyarakat merasakan ketidakadilan atas tindakan 50 anggota DPRD yang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa tujuan dan alasan mendasar ini.
Menurut Adam, penjelasan Sekretaris DPRD NTB Mahdi dan beberapa anggota DPRD NTB melalui beberapa media dinilai saling bertolak belakang mengenai tujuan keberangkatan mereka. Ini semakin mempertegas agenda tersebut sebenarnya tidak berdasar dan tidak memiliki manfaat untuk masyarakat NTB.
“Apa yang mereka lakukan ini tidak ada manfaatnya sama sekali untuk masyarakat NTB,” tegasnya.
Padahal, kata dia, di saat bersamaan ratusan ribu masyarakat yang terkena dampak gempa, baik itu dari Lombok dan Sumbawa sudah genap setahun. Tetapi saat ini masih belum mendapatkan kepastian terkait Jaminan Hidup (Jadup) yang dijanjikan pemerintah pusat. Ditambah lagi kondisi ekonomi daerah yang akibat gempa ini, diprediksi akan membuat angka kemiskinan siginifikan bertambah.
Hingga saat ini pun, gubernur tidak memberikan pernyataan apapun. Padahal Gubernur NTB juga bertanggungjawab atas persetujuan anggaran yang dihambur-hamburkan itu, serta memberikan rekomendasi atas perjalanan berjamaah mereka. Semestinya, Gubernur NTB bertindak cepat untuk menyelamatkan uang rakyat sebesar Rp 3,5 miliar rupiah tersebut.
“Tolong gubenur bertindaklah untuk menyelamatkan uang rakyat senilai Rp 3,5 miliar itu,” harapannya.
Mengingat besarnya arus penolakan dari masyarakat NTB, mewakili itu pihaknya menginginkan anggota DPRD NTB yang belum berangkat untuk segera membatalkan keberangkatannya ke Australia, Belanda, Belgia dan Paris pada 13-19 Agustus nanti. Juga anggota DPRD yang akan kembali ke NTB pada 10 Agustus yang usai melakukan perjalanan ke Turki, Swiss, dan Italia agar bisa menyampaikan hasil kunjungannya secara terbuka melalui media massa. Itu sebagai bentuk akuntabilitas publik atas penggunaan anggaran rakyat yang digunakan. Juga Gubernur NTB harus bertanggung jawab atas pemborosan anggaran dengan membatalkan persetujuannya atas perjalanan dinas anggota DPRD tersebut.
“Dan yang terakhir, kami Koalisi Masyarakat Sipil NTB bersama masyarakat akan terus menggalang dukungan, dan akan melakukan upaya-upaya untuk menyelamatkan anggaran miliaran rupiah tersebut, salah satunya melakukan gugatan melalui jalur hukum,” pungkasnya. (ham)
