Mataram, katada.id – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) serius menabuh genderang perang melawan kemiskinan ekstrem. Angka 2,04 persen kemiskinan ekstrem yang masih menyelimuti Bumi Gora menjadi target utama yang harus dihilangkan pada 2029 mendatang.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal kini mengambil langkah terobosan dengan meluncurkan Program Desa Berdaya.
Program unggulan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri ini dirancang sebagai strategi transformatif untuk mengeluarkan masyarakat dari jerat kemiskinan secara berkelanjutan.
Tahap pertama, Program Desa Berdaya akan menyasar 40 desa di NTB dengan target pendampingan mencapai 7.225 kepala keluarga (KK) miskin.
“Target pendampingan sekitar 7.225 kepala keluarga. Nantinya ada pendamping yang disiapkan, saat ini proses seleksi tengah berjalan,” ujar Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal melalui pesan singkatnya, Jumat (24/10).
Iqbal menjelaskan, program ini disiapkan dalam dua skema, yakni Desa Berdaya Tematik dan Desa Berdaya Transformatif. Skema tematik akan menyasar seluruh 1.166 desa dan kelurahan di NTB, fokus pada pengembangan potensi lokal.
Sementara itu, skema kedua, Desa Berdaya Transformatif, menjadi andalan untuk memangkas angka miskin ekstrem. Program ini difokuskan pada 106 desa dengan penduduk miskin ekstrem, yang datanya akan diverifikasi dan divalidasi berdasarkan data Regsosek 2023 yang disempurnakan dengan DTSEN desil 1. Program Transformatif ini ditargetkan menyentuh 15.858 rumah tangga miskin ekstrem (RTM) di 106 desa tersebut secara keseluruhan.
“Untuk Desa Berdaya Transformatif bahkan ada stimulan sekitar Rp 7 juta per kepala keluarga yang diberikan dalam bentuk program pemberdayaan intensif dan pendampingan,” ungkap mantan Dubes RI untuk Turki ini.
Kolaborasi Jadi Kunci
Iqbal menegaskan, keberhasilan program ini akan bersifat kolaboratif. Pemprov NTB akan bertindak sebagai orkestrator, mengajak seluruh stakeholder pembangunan, mulai dari pemerintah pusat, kabupaten/kota, mitra pembangunan, lembaga filantropi, hingga perusahaan swasta untuk terlibat.
Pendanaan Desa Berdaya bersumber dari APBD Provinsi, namun pelaksanaannya akan dikolaborasikan dengan anggaran dari kabupaten/kota, pemerintah pusat, dan mitra pembangunan internasional.
“Perlindungan dan pemberdayaan ini akan berjalan bersamaan, supaya masyarakat benar-benar bisa keluar dari kemiskinan ekstrem,” pungkasnya.
Desa Berdaya Tematik sendiri menjangkau 336 Desa Miskin Absolut dan 724 Desa/Kelurahan lainnya, berfokus pada pengembangan 20 agenda kerja prioritas. (*)
