Maros, katada.id – Fenomena Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengajukan mutasi keluar daerah terus terjadi di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan.
Sepanjang Januari hingga Juni 2025, tercatat sebanyak 11 ASN memilih pindah tugas ke luar daerah, sementara hanya 8 ASN dari luar yang masuk ke Maros pada periode yang sama.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Maros, Andi Sri Wahyuni AB menyebut alasan utama para ASN yang ingin keluar dari Maros didominasi oleh faktor kedekatan keluarga.
“Mendekatkan diri dengan orang tua,” kata Sri Wahyuni saat dikonfirmasi, Jumat (18/7).
Ia juga menyebutkan ada ASN yang merasa tidak mampu menjalani hubungan jarak jauh (long-distance relationship/LDR).
Namun, ia menegaskan bahwa proses mutasi ASN ke luar daerah tidak bisa dilakukan sembarangan. Terdapat sejumlah syarat yang wajib dipenuhi, salah satunya adalah masa pengabdian minimal 10 tahun bagi ASN yang baru diangkat.
“Harus dibutuhkan di tempat tujuan dan sesuai jabatan, serta wajib lulus ujian masuk,” tegasnya.
Mayoritas ASN yang mengajukan pindah berasal dari sektor pendidikan dan kesehatan. Meski terjadi pengurangan tenaga ASN, Sri Wahyuni memastikan bahwa pelayanan publik di Kabupaten Maros tetap berjalan normal.
“Kalau pun ada kekurangan, itu tidak bisa lepas dari dampak mutasi keluar. Tapi pelayanan tetap diutamakan,” ungkapnya.
Sementara itu, di sektor pendidikan, kekurangan tenaga pengajar menjadi tantangan serius.
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros, Zainuddin menerangkan, kebutuhan guru di daerahnya saat ini mencapai 680 orang, dengan kekurangan terbesar berada di jenjang SD.
“Kita masih kekurangan sekitar 572 guru,” ujarnya.
Kekurangan tersebut terdiri atas 388 guru kelas, 78 guru Pendidikan Agama Islam (PAI), dan 106 guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK). Di jenjang SMP, kebutuhan tambahan guru mencapai 83 orang, meliputi guru PPKn, IPS, TIK, PAI, BK, hingga Seni Budaya dan Prakarya.
Untuk jenjang PAUD, Dinas Pendidikan juga masih membutuhkan sekitar 25 guru dan 5 kepala sekolah.
Menurut Zainuddin, dua faktor utama penyebab kekurangan ini adalah peningkatan jumlah siswa dan banyaknya guru yang telah memasuki masa pensiun.
“Sementara rekrutmen guru ASN baru masih sangat terbatas. Kami sudah laporkan kondisi ini ke pemerintah pusat,” pungkasnya. (*)
