Lombok Utara, Katada.id – Bappeda Kabupaten Lombok Utara (KLU) menggelar Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2021 secara online. Hal ini guna mengantisipasi penyebaran Covid-19. Musrenbang ini resmi dibuka Bupati Lombok Utara, H Najmul Akhyar, Senin (20/4).
“Kurang dari 300 peserta ikut dalam Musrenbang online ini,” ungkap Kepala Bappeda KLU, Heryanto di ruang kerjanya.
Ia menjelaskan, ratusan peserta ini merupakan gabungan dari semua unsur. Yakni lembaga pemerintahan, masyarakat, tokoh agama dan masyarakat hingga Pemerintah Desa se Lombok Utara, juga Bappeda NTB, Kapolres KLU dan Dandim Lombok Barat. Menurutnya meski berbeda dari sebelumnya, Musrenbang via online dirasa sukses. Pasalnya sejak dibuka Bupati hingga selesai tidak ada kendala yang berarti.
“Musrenbang ini kita gelar selama dua hari mulai tanggal 20 sampai 21, dan Alhamdulillah sukses,” ucapnya.
“Meski dilakukan secara online, namun peserta aktif mengikuti pembahasan pembangunan yang direncakan di 2021 mendatang,” sambungnya.
Sementara itu di ruang kerja Bupati, H Najmul Akhyar didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) H. Suardi dan Plt Asisten III, Evi Winarni memonitoring langsung kegiatan Musrenbang tersebut melalui layar monitor. Bahkan satu persatu OPD diabsen kehadirannya.
Dalam sambutannya, bupati mengatakan betapa pentingnya kegiatan Musrenbang ini dalam rangka menentukan arah pembangunan yang ingin dicapai di 2021 mendatang. “Semoga kegiatan yang di hajatkan ini tercatat sebagai amal ibadah,” ucapnya.
Najmul menjelaskan, Musrenbang ini merupakan salah satu tahapan yang penting dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah. Baik itu dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah dan akumulasi.
Kegiatan ini juga bentuk tindaklanjut dari pelaksanaan rapat koordinasi teknis perencanaan pertanian dan pariwisata. Serta hasil Musrenbang perempuan, anak, pemuda, pelajar, mahasiswa, lansia dan penyandang disabilitas, dan budaya yang dikemas dalam gendu rasa siu ate sopoq angen.
Selain itu, Musrenbang ini menjadi perwujudan penyelenggaraan pemerintahan tehadap kebutuhan masyarakat dengan pelibatan berbagai stakeholder dalam proses pengambilan kebijakan dan implementasinya.
“Makanya kita semua mesti cermat melihat usulan perencanaan pembangunan yang benar-benar bersumber dari aspirasi masyarakat, serta tidak mementingkan kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini agar masyarakat Lombok Utara bisa merasakan manisnya produk pembangunan,” katanya.
Lanjut Bupati, dalam Musrenbang ini ada dua hal yang memerlukan perhatian khusus pertama pengurangan risiko bencana. Kedua yakni, pengembangan model ekonomi daerah mesti sejurus dengan pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim. “Jadi aspek ekonomi daerah itu harus tangguh terhadap bencana,” sambungnya.
Bupati merincikan hasil verifikasi perumahan terdampak gempa yang telah di SK-kan yakni sebanyak 74.766 unit. Jumlah ini terdiri dari rusak ringan 14.730 unit, rusak sedang 6.809 unit dan rusak berat 53.227 unit. Dengan anggaran yang masuk ke rekening masyarakat untuk 23.897 KK yakni sebesar Rp 1.077.075.000.000. Sedangkan di aspek infrastruktur (jalan) berupa pemantapan jalan nasional sepanjang 10 km. Disamping itu juga pembangunan ulang 4 unit jembatan di lokasi jalan nasional yang rusak akibat gempa bumi 2018.
“Begitu juga aspek sosial berupa pembangunan 8 unit Puskesmas, 8 unit Pustu, 448 unit ruang kelas dan 40 unit ruang laboratorium di 152 Sekolah Dasar, serta rehabilitasi 234 unit ruang kelas di 36 sekolah SMP,” jelasnya.
Sedangkan untuk aspek ekonomi petani, rehabilitasi jaringan irigasi sepanjang 2,66 km sudah dilakukan. Hal ini dengan harapan di sektor pertanian dapat kembali memproduksi secara optimal dan normal.
Lanjut bupati, berdasarkan evaluasi kinerja di 2019, masih ada beberapa indikator kinerja yang belum memenuhi target. Seperti aspek kesehatan di tiga indikator. Yakni kasus kematian bayi (dalam 1000 kelahiran). Kemudian kasus kematian ibu ditargetkan sebesar 0 tetapi nyatanya mencapai 4 kasus. Selanjutnya pada aspek pendidikan masih ada siswa putus sekolah dijenjang SD dan jenjang SMP meski tidak signifikan.
“Demikian juga aspek pariwisata, dimana pariwisata sebagai tulang punggung perekonomian daerah sangat terdampak karena terjadinya bencana, sehingga telah mempengaruhi perekonomian daerah,” katanya.
Akibatnya rata-rata lama tinggal wisatawan dan penurunan jumlah wisatawan yang berkunjung menurun. Data di 2019 menunjukkan rata-rata lama tinggal wisatawan selama 2,2 hari tercapai 2,15 hari. Sedangkan jumlah wisatawan ditargetkan sebanyak 800.000 pengunjung, tetapi hanya mencapai 636.436 pengunjung. Kondisi ini menyebabkan jumlah tenaga kerja dibidang pariwisata dirumahkan.
Meski demikian bupati mengatakan, beberapa kondisi yang terjadi tetap patut disyukuri bersama. Sebab dibalik semua ini, indeks pembangunan manusia 2019 mengalami peningkatan cukup menggembirakan. Yakni di 2018 sebesar 63,83 poin menjadi 75,04 poin di 2019. Selain itu, penurunan angka kemiskinan di 2018 ditargetkan 26,63 persen, dan terealisasi 28,83 persen.
“Jadi berdasarkan data, rekapitulasi capaian kinerja RPJMD di 2019 menunjukkan bahwa dari 42 indikator yang kita canangkan, jumlah indikator yang berhasil kita capai sebanyak 21. Sementara jumlah indikator yang belum kita capai sebanyak 19,” pungkasnya. (ham)
