Oleh: Pipit Kusniati, S.H
Opini, katada.id- Tahun-tahun menuju 2030 sering disebut sebagai masa emas bagi Indonesia. Struktur penduduk yang didominasi usia produktif dianggap sebagai “bonus demografi” yang langka dan tidak akan terulang dua kali. Secara teori, ketika jumlah penduduk usia kerja lebih besar dibanding usia nonproduktif, pertumbuhan ekonomi akan terdorong, produktivitas meningkat, dan kesejahteraan masyarakat ikut terangkat.
Namun, di balik optimisme tersebut, muncul pertanyaan krusial: apakah bonus ini benar-benar menjadi berkah, atau justru berubah menjadi bencana pengangguran terdidik?
Bonus demografi bukan sekadar persoalan jumlah penduduk usia produktif. Ia mensyaratkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, ketersediaan lapangan kerja, serta kesesuaian antara pendidikan dan kebutuhan industri. Tanpa tiga hal tersebut, kelebihan tenaga kerja justru berpotensi menjadi beban sosial dan ekonomi.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa jumlah lulusan perguruan tinggi terus meningkat setiap tahun, tetapi pertumbuhan lapangan kerja formal tidak selalu sebanding. Akibatnya, muncul fenomena pengangguran terdidik—sarjana yang kesulitan mendapatkan pekerjaan sesuai kompetensinya.
Fenomena ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada stabilitas sosial. Lulusan muda yang telah menginvestasikan waktu, tenaga, dan biaya untuk pendidikan tinggi tentu memiliki ekspektasi terhadap pekerjaan dan penghasilan yang layak. Ketika realitas tidak sesuai harapan, kekecewaan kolektif bisa berkembang menjadi apatisme, ketidakpercayaan pada sistem, bahkan potensi instabilitas sosial.
Bonus demografi yang seharusnya menjadi mesin pertumbuhan justru berubah menjadi tekanan social. Salah satu akar persoalan terletak pada ketidaksesuaian (mismatch) antara dunia pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Banyak lulusan dibekali teori, tetapi minim keterampilan praktis dan pengalaman industri. Di sisi lain, dunia usaha membutuhkan tenaga kerja yang adaptif, melek teknologi, serta memiliki soft skills seperti komunikasi dan problem solving.
Revolusi digital dan perkembangan kecerdasan buatan semakin mempercepat perubahan ini. Pekerjaan-pekerjaan administratif dan rutin mulai tergantikan oleh otomatisasi, sementara pekerjaan baru menuntut keahlian yang lebih spesifik dan dinamis.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang belum merata juga memperparah situasi. Lapangan kerja berkualitas masih terkonsentrasi di kota-kota besar, sementara daerah lain menghadapi keterbatasan industri. Akibatnya, terjadi urbanisasi besar-besaran yang tidak selalu diimbangi dengan kesiapan infrastruktur dan kesempatan kerja.
Banyak lulusan akhirnya bekerja di sektor informal atau di luar bidang studinya, yang sering kali tidak memberikan jaminan stabilitas maupun pengembangan karier jangka panjang. Namun demikian, menyebut kondisi ini sebagai “bencana” mungkin terlalu dini. Bonus demografi tetap menyimpan potensi besar apabila dikelola dengan strategi yang tepat. Reformasi pendidikan menjadi kunci utama. Kurikulum perlu disesuaikan dengan kebutuhan zaman, memperkuat pendidikan vokasi, magang industri, serta kolaborasi antara kampus dan dunia usaha. Pendidikan tidak lagi sekadar mengejar gelar, tetapi menyiapkan kompetensi nyata yang relevan.
Selain itu, pemerintah dan sektor swasta perlu mendorong penciptaan lapangan kerja baru, terutama di sektor ekonomi kreatif, teknologi digital, energi terbarukan, dan industri berbasis inovasi. Dukungan terhadap kewirausahaan muda juga menjadi solusi strategis. Generasi produktif tidak harus selalu menjadi pencari kerja; mereka dapat didorong menjadi pencipta lapangan kerja melalui akses permodalan, pelatihan, dan ekosistem bisnis yang kondusif. Yang tak kalah penting adalah penguatan literasi digital dan adaptabilitas.
Dunia kerja 2026 dan seterusnya menuntut kemampuan belajar sepanjang hayat (lifelong learning). Gelar sarjana tidak lagi menjadi jaminan kesuksesan tanpa kemauan untuk terus meng-upgrade keterampilan. Generasi muda harus siap bertransformasi mengikuti perubahan teknologi dan kebutuhan pasar global.
Pada akhirnya, bonus demografi adalah peluang sekaligus ujian. Ia bukan jaminan otomatis menuju kemajuan, melainkan momentum yang harus diolah dengan kebijakan tepat dan kesiapan individu.
Jika pendidikan, industri, dan kebijakan publik berjalan selaras, bonus demografi dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Sebaliknya, tanpa perencanaan matang, ia berisiko berubah menjadi bencana pengangguran terdidik yang membebani bangsa.
Pilihan ada di tangan kita: menjadikan ledakan usia produktif sebagai kekuatan pembangunan, atau membiarkannya menjadi angka statistik yang menyimpan potensi kekecewaan kolektif. Bonus demografi bukan soal jumlah, melainkan soal kualitas dan kesiapan menghadapi masa depan.
