Mataram, katada.id – Anggota Komisi III DPRD NTB, Muhamad Aminurlah mendesak pimpinan DPRD NTB untuk bersurat ke BPK untuk melakukan audit investigasi Bank NTB Syariah.
“Sebagai wakil rakyat kita harus mengawasi aset daerah. Kenapa harus di audit investigasi karena kasihan ini uang rakyat,” kata Muhamad Aminurlah saat diwawancarai wartawan di Mataram, Minggu (13/7).
Menurut, Aji Maman persoalan Bank NTB Syariah harus menjadi atensi pimpinan DPRD NTB. “Makanya saya minta pimpinan DPRD NTB juga harus bersikap. Pimpinan DPRD NTB harus bersurat ke BPK untuk melakukan audit investigasi,” tegas politisi PAN ini.
Mantan Anggota DPRD Bima tiga periode ini mengatakan dengan audit investigasi maka akar masalah terhadap kredit macet di Bank NTB Syariah akan jelas.
“Makanya harus audit investigasi. Bagaimana kita tahu agunan dari PT. yang merugikan uang rakyat ini. Merugikan petani dan masyarakat kecil ini,” ujar eks Bendahara PAN NTB ini.
Ia juga mencatat berdasarkan RDP di Komisi III DPRD NTB, Ia mengatakan beberapa perusahaan yang disebut terlibat dalam kredit bermasalah tersebut di antaranya adalah PT AJR sebesar Rp 200 miliar, PT CA Rp 10 miliar, PT PA Rp 7 miliar, PT LI Rp 14 miliar, dan PT GNE Rp 14 miliar.
“Janganlah seperti ini. Kasihan petani tembakau tidak dikasih kredit sementara PT- PT ini seenaknya merugikan uang rakyat,” ujarnya. (*)
