Bima, katada.id- Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, melalui Kabag Humas Setda Bima, Suryadin akhirnya angkat suara menyusul protes LTDS yang menuntut perbaikan jalan rusak di berbagai Desa di Kecamatan Donggo dan Soromandi, (Sabtu, 20/8).
Menurutnya, kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan terjadi diberbagai Kecamatan di Kabupaten Bima. Bukan hanya terjadi Kecamatan Donggo dan Soromandi.
“Kecamatan Parado, Langgudu dan sejumlah kecamatan yang kondisi geografisnya Pegunungan punya masalah yang sama, yang perlu mendapatkan penanganan yang sama,” ujar Suryadin.
Terkait alokasi anggaran sebagaimana tuntutan LTDS, Suryadin menjelaskan bahwa APBD Bima terbatas. Dia mengklaim itu karena covid-19 yang berimbas pada refocusing anggaran untuk penanganan covid yang salah satunya pemulihan ekonomi.
“Selama tiga tahun terakhir, anggaran negara difokuskan untuk pemulihan ekonomi. Kita harap Covid-19 usai agar anggaran penanganan covid bisa dikembalikan untuk pembangunan infrastruktur,” terangnya.
Dia menambahkan juga bahwa APBD 2023 nantinya akan diarahkan untuk pemulihan ekonomi.
“Ini bukan hanya di Bima. Bisa dicek pada daerah lainnya,” pungkasnya.
Sementara perwakilan LTDS Wahyudin Awalid mengatakan bahwa alasan covid hanyalah cara Bupati Bima membenarkan kezholiman kebijakan yang membuat masyarakat Bima tidak terpenuhi hak dasarnya.
“Giliran alokasi dana publik, klaimnya gara-gara covid. Bupati tidak pernah bicara yang sama untuk alokasi anggaran belanja Pemerintah. Saat Bupati beli mobil dinas baru yang harganya mencapai 700 juta, tidak pernah Bupati bicara covid. Saat Bupati punya rencana 100 miliar lebih APBD untuk modal BUMD tidak pernah bicara Covid,” tegas Wahyu.
Menurutnya, jika Bupati memahami bahwa APBD untuk belanja publik di refocusing untuk penanganan Covid, sebaiknya belanja Pemerintahan diperhemat. Dia juga menyesalkan alokasi puluhan miliar APBD 2022 untuk BUMD yang tidak ada kontribusinya, juga BUMD yang pimpinannya terindikasi masalah penipuan, mengabaikan fakta Covid-19.
“Padahal dana untuk sejumlah BUMD yang bermasalah lebih bermanfaat untuk dialokasikan membangun jalan di Langgudu, Parado, Donggo dan Soromandi.
Wahyu kemudian menambahkan agar Bupati dan jajarannya untuk meluangkan waktu jalan-jalan ke Donggo dan Soromandi. Dia juga menyarankan untuk berhenti mengklaim gara-gara Covid-19 Pemkab gak maksimal bangun jalan
“Ayo lihat sendiri dan lalui jalan rusak ditanah kelahiran kami,” pungkasnya. (sat)
