Lombok Utara, Katada.id – Pemkab Lombok Utara dinilai tidak transparan dalam penggunaan anggaran penanganan Covid-19. Karena itu, Ketua DPRD Lombok Utara, Nasrudin memilih keluar dari struktur Satgas Gugus Tugas Penanganan Covid-19.
“Jadi saya memilih keluar dari Satgas Covid-19 ini, karena percuma mereka ini tidak ada yang transparan. Pas rapat umum aja kita diundang, giliran eksekusi kita tidak pernah dilibatkan,” ungkapnya, Kamis (8/5).
Ia menjelaskan, meski dirinya sebagai Wakil Ketua dalam Satgas Covid-19 nanum tidak pernah dilibatkan baik dalam pembahasan penggunaan anggaran maupun eksekusi. Untuk itu, ia menyatakan mundur dari jabatannya tersebut.
Terlebih lagi sampai saat ini penanganan Covid-19 yang dilakukan Pembkab dinilai sangatlah lamban. “Kemudian ada beberapa alasan lainnya juga,” sambungnya.
Selain lamban dalam hal penangan, pembagian beras yang dilakukan pemerintah ke desa zona merah Covid-19 dirasa tergesa-gesa. Tanpa memperhitungkan kekuatan anggaran yang dimiliki Pemkab. Kata dia, seperti yang diketahui sebelumnya Pemkab sudah membagikan 45 ton beras untuk semua KK di dua desa yang di anggap zona merah tersebut, yakni Desa Teniga dan Desa Malaka.
Melihat perkembangan saat ini, tren peningkatan positif Covid-19 ini semakin bertambah, dan sekarang sudah terdata ada sebanyak 16 orang. Terhitung penyebarannya ada di 7 desa yang positif Covid-19. Tentunya pemerintah perlu memberlakukan hal yang sama seperti yang dilakukan di dua desa tersebut.
“Tapi ini sudah dua minggu lebih baik Desa Pemenang Barat, Santong, Dangiang, Desa Bayan, Akar-akar, Anyar dan Mumbulsari yang dianggap zona merah Covid-19 ini belum dibagikan berasnya,” sambungnya.
“Ini harus segara cepat diberikan beras ini, sama perlakuannya dengan dia desa yang sudah dibagikan. Jangan pilih kasih begitu dong,”tegasnya.
Menurut dia, pembagian beras yang tidak merata ini merupakan keteledoran pemerintah. Sebab Pemkab tidak pernah melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan semua pihak termasuk DPRD. Pasalnya, beras cadangan pangan dari Kemensos yang disimpan di Gudang Bulog hanya 100 ton. Sementara 45 ton sudah disalurkan di dua desa. Artinya sisa 65 ton itu tidak mungkin mencukupi jika dibagikan ke 7 desa yang dianggap terpapar Covid-19 ini. Untuk itu, dalam hal ini Pemkab harus hati-hati. “Terlebih lagi masing-masing KK harus menerima 9,5 Kg beras,” ucapnya.
Tidak hanya itu, eksekusi anggaran Rp 65 miliar yang tidak pernah melibatkan dirinya sebagi Wakil Ketua Satgas Gugus Tugas Covid-19. Pihaknya hanya diberikan gambaran umum saja kaitannya penggunaan anggra ini. Mana kala Pemkab melakukan pengadaan barang dan lain sebaginya tidak pernah libatkan. “Inilah yang saya sebut pemerintah tidak transparan kepada rakyat,” tegasnya.
“Kita hanya ibaratnya sebagai wayang saja disini. Entah itu pembelian APD, beras dan kajnt sebagainya kita tidak tahu proses eksekusi,” katanya.
Untuk itu saat ini pihaknya sedang mengawasi dan mendalami proses pembelian barang yang dilakukan oleh Pemkab. Dalam hal ini pihaknya tidak akan memberikan celah satu rupiahpun tercecer. Sebab ini harus tepat sasaran penggunaannya. “Jadi jangan ada yang bagi- bagi kekuasaan di sini,” tutupnya. (ham)
Hey para pemerintah segera lakukan apa yang sudah di intrupsikan oleh pusat ..nyatanya sampai saat ini kami belum tersentuh oleh kata kata yang menghangatkan kami saat ini ….kalian pemerintah memang kerja atau tidak …kami masyarakat pekerjaan tidak ada …lantas kami akan apa pergi jauh tidak di perbolehkan ….
Saya telah banyak melirik banyak daerah yg sudah mendapatkan bantuan namun di Lombok utara belum ada …..ayo tunjukkan kalian pemerintah bahwa kalian mengemban tugas dengan baik dan benar jangan asal ngomong aja
Kalo Pandemi seperti ini harus di buat cepatlah, apalah artinya anggaran banyak kalo tidak di salurkan!kan percuma.
Kami masyarakat sangat butuh khusus di daerah kec. bayan dan sekitarnya.
Teruntuk kepada pemegang kebijakan Covid-19 jangan tellu di obok kami di bawah dengan tidak terlalu banyak beraktivitas dan keluar rumah tp nyatanya kami tidak di salurkan bantuan.
“Pemuda Inspirasi Desa”
Trimakasih.