Bima, katada.id – Gubernur NTB terpilih, Dr. Lalu Muhammad Iqbal (LMI) mengunjungi pabrik garam yang berlokasi di Desa Donggobolo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima. Kunjungan ini bertujuan untuk mendukung program swasembada garam nasional.
Pabrik garam yang dikunjungi oleh LMI merupakan salah satu penyumbang utama produksi garam di NTB. Pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap pabrik ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, yang menargetkan swasembada garam pada tahun 2024.
Ketua Koperasi Garam, Kisman, yang hadir dalam acara tersebut, menyampaikan bahwa Kabupaten Bima memiliki potensi besar dalam produksi garam. Kisman menekankan pentingnya implementasi Peraturan Daerah tentang perlindungan pertambangan, salah satunya dengan pendirian pabrik garam di wilayah ini.
“Ke depan, penguatan sektor ini akan terus dilakukan,” katanya, Minggu (19/01).
Kisman juga meminta perhatian lebih dari Gubernur terhadap Kabupaten Bima, yang memiliki jumlah produksi dan petani garam yang besar. Pabrik ini dirancang dengan kapasitas gudang mencapai 1.000 ton per tahun, dan mendapat investasi sebesar Rp11 miliar dari pemerintah pusat. Ini berkat adanya dokumen master plan pengembangan kawasan ekonomi garam yang mengarah pada integrasi sektor ini.
LMI memberikan apresiasi atas upaya industrialisasi garam yang melibatkan teknologi dan koperasi. Ia menegaskan bahwa ukuran keberhasilan industri garam ini tidak hanya dilihat dari aspek produksi, tetapi juga dari kesejahteraan anggota koperasi.
“Keberhasilan industri ini sederhana: apakah anggota koperasi sejahtera atau tidak. Jika setelah 2-3 tahun industri ini tidak membuat kehidupan petani lebih baik, berarti ada yang salah dalam pengelolaannya,” ucapnya.
Mantan Duta Besar untuk Turki ini menyoroti pentingnya memenuhi standar industri untuk mengurangi ketergantungan impor garam. Ia berkomitmen untuk memastikan agar produksi garam lokal dapat memenuhi kebutuhan industri nasional.
“Pasar garam nasional sangat besar, dan kita masih impor dalam jumlah besar. Artinya, permintaan lebih besar daripada suplai. Tugas kita adalah memastikan suplai garam memenuhi standar industri,” tambahnya.
Pabrik garam di Bima ini ditargetkan untuk memproduksi 20 ribu ton per tahun dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas serta kuantitas produksi garam lokal.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Muslim, berharap pabrik ini menjadi pendorong dalam mempercepat pembangunan sektor pergaraman di NTB, yang diharapkan dapat berkontribusi terhadap swasembada garam nasional pada 2024.
Pembangunan pabrik garam ini menghabiskan anggaran Rp10 miliar dan dilengkapi dengan tiga mesin utama: mesin pencuci garam, mesin penghancur kristal garam, dan mesin pengering garam. Semua mesin ini mendukung operasional pabrik agar dapat menghasilkan garam dengan kualitas terbaik.
Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022 memfokuskan pembangunan kawasan usaha pergaraman terintegrasi yang dikenal sebagai Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR). Dengan adanya pabrik garam di Bima, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani garam dan mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor garam.
LMI menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan industri garam di NTB. Ia berharap pabrik ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengembangkan industri pergaraman yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kita harus memastikan bahwa industri ini berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Saya akan terus memantau perkembangan pabrik ini dan siap memberikan dukungan yang diperlukan,” ujar Iqbal.(*)
