Lombok Utara, Katada.id- DPRD KLU menggelar paripurna jawaban kepala daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi tentang Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2024, di ruang sidang DPRD, Senin (29/7).
Jawaban kepala daerah tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) KLU Anding Duwi Cahyadi.
Sidang paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRD KLU H Burhan M. Nur dan ikuti oleh 19 dari 30 anggota DPRD KLU.
Pada kesempatan tersebut turut hadir anggota forkopimda KLU, Kepala Bank NTB Syariah Cabang Tanjung Umarta, Kepala OPD lingkup Pemda KLU, serta beberapa tamu undangan lainnya.
Sekda KLU Anding Duwi membeberkan, pemerintah daerah telah melakukan beberapa langkah-langkah dalam mengatasi kemiskinan, dengan intervensi melalui beberapa program serta kegiatan yang langsung menyasar pada masyarakat. Baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung.
“Di antaranya pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pembangunan sanitasi, prmbangunan jaringan Air minum serta bantuan-bantuan sosial lainnya,” ujarnya.
Sebagai upaya mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, Pemda KLU melaksanakan program kegiatan bursa lapangan kerja. Program ini sebagai ajang mempertemukan dunia usaha yang membutuhkan pekerja dengan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan.
Selain itu, Pemda KLU juga mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat melalui BLK, dan dinas-dinas terkait. Kemudian pelaksanaan kegiatan-kegiatan belanja modal yang bisa menyerap tenaga kerja, terbuka terhadap investasi yang masuk sehingga menambah lapangan kerja di KLU.
“Terkait dengan pendapatan, Pemda KLU terus berupaya mengoptimalkan peningkatan baik yang berasal dari pendapatan asli daerah ataupun berasal dari pendapatan transfer daerah,”jelasnya.
Lebih lanjut kata Anding, adapun penambahan target pendapatan merupakan perkiraan yang terukur. Berasal dari pendapatan lain-lain yang sah dari penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain yang berasal dari komisi rata-rata kabupaten/kota dari PT AMNT, pendapatan BLUD dari RSUD dan puskesmas se-KLU serta pendapatan transfer daerah.
Terkait dengan perbandingan belanja, belanja operasional sangat mendominasi kenaikan dengan belanja modal. Hal itu dikarenakan belanja operasional yang merupakan belanja yang terdiri dari beberapa belanja yang bersifat belanja pemenuhan kebutuhan rutin, dan berkelanjutan yang terdiri dari belanja wajib dan mengikat.
“Seperti gaji dan tunjangan, belanja barang dan jasa serta belanja pemenuhan kebutuhan sosial lainnya yang juga dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat,” terangnya.
“Adapun belanja modal KLU, terus diupayakan untuk ditingkatkan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat” tutupnya. (ham)
