Lombok Utara, Katada.id- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Utara menggelar paripurna penyampaian laporan Reses masa sidang ke III tahun 2023, di ruang sidang DPRD KLU, Senin (4/03/2024). Kegiatan ini dipimpin Wakil Ketua II DPRD KLU Mariadi, dan dihadiri Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter FR, Sekda KLU Anding Duwi Cahyadi, Kepala OPD KLU beserta perangkat.
Laporan Reses masa sidang III tahun 2023 DPRD KLU ini dibacakan Ketua Komisi III Nasrudin. Pelaksanaan Reses Masa Sidang ke III Tahun 2023 telah dilaksanakan pimpinan dan anggota DPRD KLU pada tanggal 6-11 Oktober 2023. Dengan kegiatan menyerap, menampung aspirasi serta memastikan program dan capaian kinerja Pemerintah KLU dengan penekanan kebijakan pembangunan daerah.
“Untuk mewujudkan masyarakat KLU yang semakin sejahtera dan berdikari sebagaimana tertuang dalam dokumen RKPD tahun 2023,” terangnya.
DPRD KLU terus mendorong agar pelaksanaan pembangunan KLU khususnya di tahun 2023, berjalan sesuai dengan amanat pembangunan KLU pada sektor perekonomian, sosial dan kesehatan, serta dukungan terhadap kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas.
Setelah melakukan proses Reses terdapat beberapa masukan dari masyarakat yang ditampung. Di antaranya berupa usulan prioritas pembangunan wilayah, seperti peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, pembangunan Infrastruktur, Peningkatan mutu pendidikan formal maupun pendidikan keagamaan, pelayanan publik yang professional, pemerataan pembangunan dan lain sebagainya.
Di bidang pembangunan infrastruktur, sangat penting untuk mengejar ketertinggalan guna meningkatkan daya saing wilayah dan pemerataan pembangunan. dalam pelaksanaannya, pembangunan infrastruktur juga harus ramah lingkungan dan berkelanjutan sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Dalam rangka pembangunan infrastruktur daerah, DPRD mendorong Pemda Lombok Utara terus melakukan koordinasi kewilayahan, dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah dengan berbagai perangkat musyawarah dan koordinasi yang ada.
“Hal ini penting agar kejadian melesetnya target pembangunan yang ada di Lombok Utara dapat dihindari dan diprediksi sejak awal yang dikarenakan salah perhitungan atau perencanaan yang kurang matang,” beber Nasrudin.
Selanjutnya, pembangunan ruas jalan baru atau pelebaran antar wilayah di Lombok Utara sebagai akses yang strategis jalan utama untuk jalur transportasi, lintas batas, jalur perdagangan dan jasa. Ada sejumlah usulan yang diterima DPRD dari masyarakat.
Di antaranya, pembangunan dan perluasan jalan di berbagai daerah di Lombok Utara, baik jalan Nasional maupun jalan Provinsi, jalan Kabupaten/Kota/Jalan desa. Perbaikan jalan lingkungan yang kondisinya masih banyak yang rusak. Pembuatan dan perbaikan drainase atau saluran air dan turab kali. pembangunan rabat, talud, dan bronjong.
Pembangunan pagar, ruang sekolah, ruang UKS dan MCK baik SD, SMP, Madrasah dan pondok Pesantren. Penanganan sampah di kali dan TPS liar terutama di daerah kawasan wisata. Pembangunan RTLH karena masih banyak masyarkat yang belum mendapatkan RTG Pasca Gempa.
pembangunan sarana posyandu dan posbindu (lansia) serta Posmaja (remaja). Penambahan dan perbaikan PJU, dan Perbaikan jalan dan jembatan penghubung antar Desa/Dusun dan sebagainya.
DPRD mendorong Pemerintah KLU untuk meningkatkan pembangunan pedesaan secara terpadu. Baik infrastruktur maupun kualitas SDM sebagai bagian dari pendekatan kewilayahan yang berorientasi pada pemberdayaan potensi daerah.
Di antaranya, pendidikan dan pelatihan peningkatan mutu dan kapasitas perangkat desa untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi baik jabatan fungsional maupun struktural. Memaksimalkan peran dan fungsi pendamping desa dan pendamping lokal desa yang ada untuk memperkuat perangkat Pemerintah Desa.
Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa yang dibiayai oleh Pemda agar keberadaan pembangunan infrastruktur yang ada berkualitas dan tepat sasaran. Memetakan potensi desa sebagai upaya meningkatkan kemandirian desa dan optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).
KLU memiliki banyak aliran sungai besar dan kecil tentu membutuhkan perawatan agar fungsi sungai bisa terus lestari, permasalahan yang sering terjadi terkait keberadaan sungai adalah sedimentasi, penyempitan jalur sungai, pendirian bangunan di bantaran sungai dan sebagainya.
Fraksi-Fraksi DPRD menerima masukan dari masyarakat agar kantor balai pengelolaan sumber daya air wilayah terus memantau baik persoalan sedimentasi, banjir, tata kelola air, persoalan sampah di aliran sungai dan lain lain.
Di Bidang Keuangan, mendorong kepada Pemda untuk mempermudah akses bantuan sosial. Baik untuk prasarana umum maupun batuan pendidikan, keagamaan, ternak, UMKM dan sebagainya.
Pencairan Hibah Bansos yang di akhir tahun anggaran harus dievalusi. Proses penantian satu tahun lebih dari masyarakat yang mengajukan Hibah Bansos, membuat pembangunan dan sarana prasarana pendidikan menjadi terhambat.
Mendorong agar pola penganggaran terhadap dana stimulan untuk Desa Wisata supaya ditambah jumlahnya. Perlu penguatan Desa Tangguh Bencana melalui Stimulan Anggaran dari Provinsi dan Kabupaten/kota, serta dana pengembangan desa berdikari Ekonomi Kerakyatan, dengan bantuan ke UMKM dan Petani produktif.
“Mendorong adanya kemudahan investasi untuk pengembagan industri dan pariwisata pedesaan dalam rangka peningkatan perekonomian daerah,” jelasnya.
Di Bidang Pendidikan, persoalan infrastruktur dan kesejahteraan di dunia pendidikan masih menjadi persoalan klasik. Seperti banyaknya sarana dan prasarana pendidikan berupa ruang kelas, ruang guru, media belajar, laboratorium, perpustakaan, tempat i badah, baik Sekolah umum maupun Sekolah Keagamaan di Lombok Utara yang rusak berat, sedang maupun ringan.
DPRD KLU mendorong Pemda untuk membuat skala prioritas pembangunan, dan pendataan yang akurat. Baik sekolah negeri maupun swasta termasuk bagi kesejahteraan dan profesionalisme tenaga pendidiknya terutama di daerah-daerah pinggiran atau pedusunan.
Kemudian peningkatan mutu pendidikan di seluruh jenjang, yaitu pendidikan dasar dan menengah baik lembaga pendidikan negeri maupun swasta, pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan. Di antaranya dengan Penganggaran Sarana Prasarana Pendidikan, Peningkatan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Guru Honorer.
Di Bidang Pertanian dan Peternakan, DPRD KLU terus mendorong agar Pemda memperhatikan sektor pertanian dan regenarasi petani muda, sebagai sebuah pilihan pekerjaan yang menarik dan berprospek bagus, dengan kemudahan informasi, pelatihan teknologi pertanian, pemberian saprodi dan seterusnya.
Persoalan pertanian di Lombok Utara saat ini di antaranya keberadaan lahan yang makin berkurang, SDM petani yang masih rendah, penguasaan teknologi yang sangat minim, serta akses permodalan yang minim. DPRD terus mendorong kebijakan pemerintah selalu berpihak pada petani dan Peternak khususnya permasalahan di atas, agar Petani dan Peternak semakin sejahtera.
“Persoalan sebagaimana kita sebutkan diatas sudah sering kami sampaikan dari tahun ke tahun namun sepertinya kebijakan pertanian di Lombok Utara perbaikan kurang maksimal,” bebernya.
DPRD meminta Pemda harus melakukan evaluasi program dukungan reformasi agraria, pemberdayaan pertanian secara berkala, serta pemanfaatan teknologi pertanian. Tujuannya agar keberadaan program serta permasalahan di atas mampu teratasi dan anggaran besar yang digelontorkan tidak mubadzir.
Kelangkaan maupun jalur distribusi pupuk pertanian hampir merata di seluruh Lombok Utara, masalah ini sudah lama tak kunjung bisa diselesaikan. DPRD melalui sidang Paripurna kali ini menegaskan kembali agar Pemerintah KLU serius mengelola rakyat, khususnya soal kemudahan dalam usaha pertanian.
Jalan pertanian perlu dibangun dan diperbaiki baik jalan di lingkungan persawahan dan perkebunan, agar mempermudah proses pengangkutan hasil panen para petani. Jalan pertanian adalah salah satu bagian dari Infrastruktur yang sangat vital.
“Jalan yang baik, memudahkan kita untuk melakukan akses pada suatu tujuan dan begitu pula sebaliknya jalan yang rusak akan sulit untuk melakukan akses pada suatu tujuan,” terangnya.
Di Bidang Sosial dan Ekonomi, dinilai perlu adanya upaya pengembangan ketrampilan berusaha untuk masyarakat pedesaan maupun masyarakat miskin. Tujuannya untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan taraf perekonomian masyarakat Lombok Utara.
Fraksi-Fraksi DPRD mendorong Pemda, khususnya Bupati Lombok Utara membuat kebijakan dan inovasi kemudahan berwirausaha untuk masyarakat. Kemudahan berusaha dapat diwujudkan melalui Mall Pelayanan Publik (MPP) yang dijalankan dengan prinsip keterpaduan, berdaya guna, koordinasi, akuntabilitas, aksesibilitas, dan kenyamanan dalam mendapatkan pelayanan.
Pembangunan fasilitas umum yang ramah dengan hak-hak penyandang disabilitas sebagai aspek penting dalam perencanaan pembangunan nasional. DPRD mendorong Pemerintah Lombok Utara agar memberikan kemudahan akses disabilitas pada ruang ruang publik dan pelayanan masyarakat.
DPRD juga mendorong Peningkatan kesejahteraan terhadap kader posyandu, Kader PKK, Karang Taruna, majelis taklim, DKM Masjid, insentif guru TPA.
Mengingat peningkatan harga kebutuhan pokok yang semakin melambung tinggi DPRD juga mendorong adanya peningkatan kesejahteraan bagi tenaga Honorer di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara.
DPRD juga menerima usulan permohonan bantuan permodalan serta sarana dan prasarana dari kelompok usaha masyarakat. Berupa bantuan alat kesenian, bantuan tenda, kursi dan sound system, bantuan peralatan usaha mebel, peralatan usaha catering, peralatan usaha laundry, Peralatan Usaha Pertukangan, peralatan usaha jajanan lokal, dan lainnya.
“Sebagai upaya penciptaan lapangan kerja guna peningkatan kesejahteraan masyarakat Lombok Utara,” pungkasnya. (Ham)
