Lombok Utara, Katada.id- DPRD Lombok Utara menggelar paripurna laporan Panitia Khusus (Pansus) terhadap hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lombok Utara Tahun Anggaran 2024, Jumat (31/1).
Rapat yang digelar di Aula DPRD Lombok Utara itu dihadiri Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu, Sekda KLU, Anding Duwi Cahyadi, pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forkopimda, para asisten, staf ahli, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor lingkup Pemda KLU, Branch Manager Bank NTB Cabang Tanjug, Direktur PDAM, pimpinan instansi lainnya, serta awak media. R
apat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Lombok Utara I Made Kariyasa, dan diawali dengan laporan Pansus yang disampaikan oleh Jakaria Abdillah.
Dalam laporannya, Jakaria Abdillah menyampaikan pencapaian pendapatan dan belanja daerah selama tahun 2024 serta berbagai kebijakan pembangunan yang mendukung kemajuan daerah.
Beberapa aspek yang disoroti meliputi peningkatan kapasitas fiskal, profesionalisme birokrasi, pertumbuhan investasi, dan keamanan masyarakat.
Salah satu pencapaian utama KLU pada tahun 2024 adalah keberhasilannya keluar dari status daerah tertinggal.
Keberhasilan ini merupakan hasil dari implementasi empat misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat, daya saing daerah, serta pelayanan umum di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Dari 36 indikator pembangunan yang telah ditetapkan, sebanyak 18 indikator telah dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sementara sisanya masih dalam proses.
Beberapa capaian penting yang telah terukur antara lain peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi yang melampaui target, serta penurunan angka kemiskinan.
Dalam aspek keuangan daerah, Pansus mencatat adanya pelampauan pendapatan daerah sebesar Rp 61,5 miliar yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer, namun sektor retribusi daerah mengalami penurunan.
“Oleh karena itu, Pansus merekomendasikan agar sistem retribusi di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disprindagkop), dapat dioptimalkan pada tahun-tahun mendatang,” tandasnya.(ham)
