Mataram, katada.id – Program ketahanan pangan yang tengah digaungkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan turut menjadi perhatian di Nusa Tenggara Barat (NTB). Sebagai daerah lumbung pangan nasional, khususnya untuk komoditas jagung dan padi, NTB dinilai membutuhkan perhatian serius dalam penguatan infrastruktur pertanian.
Anggota DPRD NTB, Muhammad Aminurlah, mendorong Pemerintah Provinsi NTB dan pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan dukungan nyata melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian. Menurutnya, percepatan produksi pangan harus dibarengi dengan perbaikan infrastruktur seperti jaringan irigasi, bendungan, dan pengadaan alat mesin pertanian (alsintan).
“Saya mendukung program ketahanan pangan oleh pemerintah pusat, tapi harusnya dibarengi dengan perbaikan-perbaikan jaringan irigasi maupun bendungan yang ada di NTB. Serta pengadaan alsintan seperti traktor, alat pemotong padi, dan lainnya,” tegas Aminurlah kepada wartawan, Selasa (16/7).
Ia menyoroti lambannya respons pemerintah daerah terhadap kerusakan infrastruktur pertanian, seperti yang terjadi di Bima. Menurutnya, kondisi irigasi dan bendungan yang rusak telah berdampak serius pada kehidupan petani.
“Kerusakan infrastruktur pertanian yang dibiarkan berlarut-larut telah berdampak serius terhadap kehidupan petani,” ujarnya.
Politisi yang akrab disapa Maman ini mengungkapkan bahwa hasil pantauan di lapangan menunjukkan kondisi yang cukup memprihatinkan. Di Kecamatan Ambalawi, misalnya, terdapat tujuh bendungan yang mengalami kerusakan parah.
“Lima tahun terakhir tidak ada yang diperbaiki. Apalagi setelah banjir bandang kemarin, kondisinya tidak bisa dipakai lagi,” katanya.
Kondisi serupa juga ditemukan di Kecamatan Wera dengan jumlah kerusakan yang sama. Ia menyayangkan lambannya tindakan pemerintah dalam menangani hal ini.
“Kasihan masyarakat. Ini alasan saya intens bersuara dalam sidang paripurna. Bagaimana kita mau bicara pengentasan kemiskinan, kalau kebutuhan dasar petani saja tidak dipenuhi?” ujarnya, yang juga merupakan mantan anggota DPRD Bima tiga periode.
Menurutnya, para petani kini kesulitan bercocok tanam karena sistem irigasi yang tidak berfungsi. Hal ini berdampak langsung terhadap produksi pertanian yang biasanya bisa mencapai tiga hingga empat kali panen dalam setahun.
“Masyarakat seharusnya sudah panen. Tapi sudah beberapa bulan ini mereka tidak bisa membajak sawah karena irigasinya tidak berfungsi. Biasanya mereka panen tiga sampai empat kali setahun, sekarang tidak bisa sama sekali,” tuturnya.
Maman juga mempertanyakan sikap pemerintah provinsi dan kabupaten yang dinilai tidak menunjukkan aksi nyata dalam penanganan masalah ini.
“Di mana hati nurani kita sebagai pemerintah? Sampai hari ini tidak ada action,” tegasnya.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) Provinsi NTB yang menurutnya belum digunakan secara optimal untuk membantu masyarakat terdampak bencana, khususnya banjir yang melanda Wera dan Ambalawi.
“BTT itu lebih dari Rp 400 miliar. Kenapa tidak segera dijadikan program prioritas agar masyarakat tidak makin miskin?” tanyanya.
Ia menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk membangkitkan kembali kejayaan swasembada pangan NTB, khususnya dalam dua hingga tiga tahun ke depan.
“Kunci dari semua ini adalah semangat kolaborasi. Antara pusat dan daerah, antara pemerintah dan petani, serta antar kelembagaan. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus bergandeng tangan untuk memperluas tanam, meningkatkan produksi, dan memastikan efisiensi distribusi pangan,” tegasnya.
Maman optimistis bahwa kemandirian pangan bisa dicapai jika seluruh elemen bersinergi dan bergerak bersama.
“Saya percaya, dengan semangat gotong royong dan sinergi antarpihak, kita bisa wujudkan Indonesia yang swasembada, mandiri, dan berdaulat pangan. Sumbawa adalah bagian penting dari mimpi besar itu,” pungkasnya. (*)
