Scroll untuk baca artikel
Hukum dan Kriminal

Dugaan Penyimpangan 99 Paket Jalan Disorot, DPUPRPKP NTB Buka Suara

×

Dugaan Penyimpangan 99 Paket Jalan Disorot, DPUPRPKP NTB Buka Suara

Sebarkan artikel ini
Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Mulyadi Saat Menemui Aksara NTB, Senin 16 November 2026 (Foto Katada.id)

Mataram, katada.id – Aliansi Rakyat Anti Korupsi Nusa Tenggara Barat (Aksara NTB) kembali menggedor kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) NTB, Senin (16/11/2026).

Mereka melakukan aksi menuntut dinas tersebut, bertanggung jawab dibalik temuan kelebihan pembayaran Rp2,89 miliar pada 99 paket pekerjaan jalan Tahun Anggaran 2025.

“Kami menuntut pertanggungjawaban Dinas PUPRPKP NTB,” ujar Koordinator Aksara NTB, Muhsinin, dalam orasinya.

Menurut dia, puluhan paket jalan yang diduga Pokir DPRD NTB diduga menyimpang. Hal itu sesuai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB yang membongkar ketidaksesuaian spesifikasi material pada sejumlah pekerjaan jalan. Temuan itu tersebar di beberapa kabupaten/kota di NTB.

“Kami akan terus melakukan aksi sampa pengembalian kerugian negara seluruhnya tuntas dipulihkan,” kata dia.

Mereka juga akan menempuh jalur hukum jika dinas PUPRPKP NTB tidak transparan menindaklanjuti temuan.

“Kita akan adukan ke kepolisian atau kejaksaan jika tidak ada itikad baik memulihkan semua temuan,” kata dia. Merespon itu Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman PUPRPKP NTB Mulyadi ST.,MT NTB menemui massa aksi.

Kepada Demonstran ia mengaku bahwa dari 90 paket jalan yang jadi temuan baru 30 paket yang sudah tuntas. Meskipun demikian ia tidak merincikan paket mana saja yang telah tuntas dan belum ditindaklanjuti.

“Kita tetap komitmen menindaklanjuti sesuai temuan dan prosedur dari BPK,” kata dia dihadapan pendemo.

Ia juga mengklaim bahwa pihaknya sudah melakukan observasi di lapangan. Untuk sisa temuan dari paket jalan yang belum dikembalikan sudah diusahakan untuk segera ditindaklanjuti kepada pihak terkait.

Sebelumnya AKSARA NTB menilai persoalan puluhan paket jalan yang jadi temuan BPK itu tidak bisa dipandang sebatas kesalahan teknis konstruksi. Temuan itu dinilai mencerminkan persoalan tata kelola anggaran, lemahnya pengawasan, serta pertanggungjawaban penggunaan keuangan daerah. Liburan Pantai

Aksara NTB mendesak Kepala Dinas PUPRPKP NTB memberikan penjelasan resmi dan terbuka mengenai temuan BPK tersebut. Mereka juga meminta pemerintah membuka data pengembalian kelebihan pembayaran ke kas daerah. Liburan Pantai

Data yang diminta mencakup nama penyedia, nilai kewajiban, jumlah uang yang telah dikembalikan, serta sisa kewajiban yang belum diselesaikan.

Selain itu, AKSARA NTB menuntut keterbukaan seluruh dokumen 99 paket pekerjaan, mulai dari kontrak, spesifikasi teknis, laporan pengawasan, berita acara serah terima pekerjaan hingga dokumen pembayaran. Liburan Pantai

Perhatian khusus juga diarahkan terhadap 53 paket pekerjaan di Kabupaten Bima yang memiliki nilai kelebihan pembayaran Rp1,57 miliar. AKSARA NTB meminta pemeriksaan khusus untuk mengetahui penyebab persoalan dan pihak-pihak yang bertanggung jawab. Liburan Pantai

AKSARA turut mendesak evaluasi terhadap pejabat pembuat komitmen (PPK), pengawas pekerjaan, tim pemeriksa hasil pekerjaan, serta pejabat teknis lain yang terlibat dalam pelaksanaan proyek.

Tak hanya itu, mereka meminta Dinas PUPRPKP NTB membuka informasi mengenai dugaan keterkaitan paket pekerjaan dengan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD NTB. Keterbukaan tersebut dinilai penting untuk memastikan proses pengusulan, penentuan lokasi, penetapan penyedia hingga pelaksanaan proyek berjalan sesuai ketentuan. (*)

 

Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *