Lombok Tengah, katada.id – Universitas Nahdlatul Wathan (UNW) Mataram mengambil langkah strategis yang patut diacungi jempol dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di pemerintahan daerah. Institusi pendidikan tinggi ini secara resmi menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Lombok Tengah, Senin (3/11).
Kerja sama tersebut bukan hanya sebatas kolaborasi formal, namun juga membawa kabar gembira yang revolusioner bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). UNW Mataram berkomitmen memberikan pembebasan biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau kuliah gratis bagi ASN Lombok Tengah yang mengikuti Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
Penandatanganan PKS yang digelar di Praya ini dilakukan langsung oleh Rektor UNW Mataram, H. Lalu Gede Syamsul Mujahidin, dan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Lombok Tengah, H. Lalu Firman Wijaya.
Rektor UNW Mataram, H. Lalu Gede Syamsul Mujahidin, menegaskan bahwa kebijakan pembebasan biaya pendidikan ini merupakan wujud kontribusi nyata perguruan tinggi dalam mencetak SDM yang berkualitas. Ia ingin memastikan bahwa faktor biaya tidak lagi menjadi penghalang bagi ASN untuk melanjutkan studi.
“Melalui program RPL, kami memberikan penghargaan terhadap pengalaman profesional ASN. Apa yang mereka kerjakan bertahun-tahun itu memiliki nilai akademik dan wajib diakui. Dan untuk mempertegas komitmen inklusivitas, kami menggratiskan SPP dan UKT sesuai ketentuan program,” ujar Lalu Gede.
Ia menambahkan, transformasi pendidikan harus mencakup keberpihakan institusi terhadap para pembelajar yang telah berdedikasi dalam dunia kerja. UNW Mataram menilai sinergi dengan KORPRI sangat penting untuk menghasilkan aparatur yang adaptif, profesional, dan inovatif.
Di sisi lain, Ketua KORPRI Lombok Tengah, H. Lalu Firman Wijaya, menyambut baik dan memberikan apresiasi tinggi atas langkah berani UNW Mataram. Ia menyebut kebijakan ini sebagai langkah revolusioner yang sangat dinantikan.
“ASN Lombok Tengah harus menjadi motor perubahan. Dengan akses pendidikan yang mudah dan terjangkau, mereka bisa meningkatkan kapasitas tanpa hambatan biaya. Kerjasama ini akan menjadi pendorong terciptanya aparatur yang lebih kompeten dan siap menghadapi tantangan pelayanan publik yang makin kompleks,” tegas Lalu Firman.
