Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Daerah

Fraksi PPP DPRD Bima Dorong Bupati Ady Mahyudi Rampingkan Sejumlah OPD, Ini Alasannya

×

Fraksi PPP DPRD Bima Dorong Bupati Ady Mahyudi Rampingkan Sejumlah OPD, Ini Alasannya

Sebarkan artikel ini
Muh. Erwin, S.IP, M.IP, Pembina Fraksi PPP DPRD Bima

Bima, katada.id- Fraksi PPP DPRD Bima mendorong Bupati Adi Mahyudi dan Wabup Irfan Zubaidy (Adi-Irfan) melakukan perampingan Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menurut Partai berlambang Ka’bah itu, Dinas Pertanian dan Perkebunan digabung dengan Dinas Ketahanan Pangan. Kemudian Dinas Perpustakaan Daeran digabung dengan Dinas Pariwisata. Selanjutnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan digabung dengan Dinas Koperasi dan UMKM.

Example 300x600

“Usulan penggabungan OPD sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran dan UU Pemerintah Daerah dan PP Perangkat Daerah. Dimana penekanannya, efektifitas organisasi, sinergi fungsi, pengurangan tumpang tindih struktur organisasi,” ungkap Fraksi PPP dalam pandangan umum atas Raperda Pertanggungjawaban APBD Bima Tahun 2024.

Dalam dokumen setebal 15 Halaman itu Fraksi PPP menilai penting ada struktur organisasi kaya fungsi. Hal itu sejalan dengan beragam fakta. Diantaranya ketergantungan keuangan pada Pemerintah Pusat yang besar dan Komposisi Belanja Daerah yang timpang dan tidak produktif.

“Presentasi belanja Pegawai sangat tinggi. Tahun 2024 saja belanja operasi (belanja pegawai, barang dan jasa dan bantuan sosial) sebesar Rp 1, 5 Triliun atau sekitar 75 persen dari 2 Triliun lebih APBD. Sisanya belanja Modal hanya Rp 212 miliar, belanja tak terduga Rp 3,5 miliar dan belanja Transfer Rp 297 miliar,” ungkapnya.

Kenyataan tersebut menurut PPP harus disiasati secara strategis. Agar terjadi optimalisasi perangkat daerah dalam meningkatkan PAD, dan mengurangi belanja pegawai.

“Melakukan restrukturisasi OPD melalui perampingan sejumlah OPD yang serumpun akan menghemat anggaran. Sehingga dananya bisa kita alihkan untuk fokus membiayai belanja pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Karena itu mereka mengharapkan Adi-Irfan mempertimbangkan perampingan OPD secara serius untuk kemudian direalisasikan untuk diajukan ke DPRD.

“Fraksi PPP mendorong langkah reformatif dan revolusioner untuk menata ulang struktur OPD
dengan prinsip: miskin struktur kaya fungsi,” tutupnya. (sm)

Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *