Lombok Utara, katada.id – Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Lombok Utara menggelar konferensi pers terkait perkembangan penanganan yamg dilakukan selama ini. Banyak kegiatan sinergis dan kompehesif diklaim telah dilaksanakan.
“Gugus tugas Satgas covid-19 Lombok Utara melakukan beberapa kegiatan penanganan,” ungkap koordinator juru bicara Kehumasan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Lombok Utara Evi Winarni, Selasa (28/4)
Ia menuturkan, gugus tugas melakukan kegiatan memperketat penjagaan pintu masuk di tiga titik. Yakni di Pusuk, Sambik Elen, dan Malaka. Kemudian melakukan penyemprotan di fasilitas umum seperti pasar maupun tempat ibadah.“Selain itu memberikan masker kepada masyarakat, dan menyiapkan ruang karantina bagi yang reaktif covid-19,” sambung dia.
“Kita juga memberikan bantuan sembako kepada yang reaktif dan positif. Bantuan sembako baik itu yang bersumber dari daerah maupun donatur,” beber Plt Asisten III Setda Lombok Utara itu.
Ia mengatakan, pihaknya melakukan intervensi di kawasan zona merah dengan melakukan pasar murah. Saat ini baru dilakukan di Desa Teniga. Demikian juga dengan perkembangan pencegahan, tim memaksimalkan peran medis. Itu sembari menunggu hasil swab terbaru dari RSUDP Provinsi.
Hingga saat ini, kata dia, telah dilakukan RDT (Rapid Diagnostic Test) pada 337 orang. Sebanyak 74 orang dinyatakan reaktif. 65 orang diantaranya menjalani karantina berkelompok di unit karantina eks RSUD Sementara. Sedangkan 9 orang lainnya melakukan isolasi mandiri yang dipantau puskesmas setempat.
“Ada 30 orang di-swab dengan tambahan terbaru sebanyak 16 orang lagi Senin 27 April lalu, dan hasilnya menunggu dari provinsi,” jelas dia
Ia menambahkan, rincian rekapitulasi medis yang dilakukan gugus tugas, ditemukan 86 orang tanpa gejala (OTG), dan 165 orang ODP dan 67 selesai dipantau. Sisanya ada 11 orang PDP dan Positif 3 orang.
“Kabar cukup gembira datang dari pasien 01 Lombok Utara inisial “N” atau pasien 011 NTB, kondisinya terus membaik. Bahkan hasil swabnya tuan N dinyatakan negatif. Namun masih ada tes swab terakhir yang harus dilakukan sebelum mendapatkan sertifikat kesembuhan,” ungkap Staf Ahli Bidang Hukum, politik, dan Pemerintahan tersebut.
Lebih lanjut, Evi menyebutkan sumber anggaran untuk penanganan covid-19 bersumber dari belanja tidak terduga (BTT) di anggaran murni sebesar Rp 64 miliar. Sejauh ini yang sudah ditarik sebanyak Rp 6 miliar oleh Dikes, BPBD dan Dinas Sosial.
“Sudah terealisasi oleh Dikes sebesar Rp 826 juta, BPBD sebesar Rp 4,6 miliar dan Dinsos sebesar Rp 607 juta. Anggaran yang sudah terealisasi dimanfaatkan untuk kebutuhan sesuai penanganan covid-19,” kata dia. (ham)
