ataram, katada.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) berusaha menekan angka stunting. Salah satunya dengan pola orang tua asuh.
Untuk mendukung program itu, Pemprov NTB berencana memotong tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) ASN. Hal itu sebagaimana instruksi Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah dengan nomor 050-13/606/KUM/2022 tentang Optimalisasi Posyandu Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting di NTB.
Program ini menghendaki semua ASN bisa berpartisipasi aktif dalam rangka mencegah stunting. Dalam instruksi gubernur itu PNS menjadi orang tua asuh dan menyediakan dukungan anggaran berupa pemenuhan protein hewani sejumlah Rp500 ribu melalui pemotongan TPP.
Pemotongan itu direncakan akan berlangsung dari Oktober bulan depan sampai Februari 2023 atau 5 bulan. Dari 14 ribuan ASN di NTB ditargetkan minimal 5.000 ASN. Jika dihitung, maka dalam satu bulan uang TTP yang berhasil terkumpul mencapai Rp2,5 miliar.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Bappeda) NTB, Dr. Ir. H. Iswandi M.Si menegaskan, bahwa hingga saat ini belum ada terjadi pemotongan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) ASN untuk menangani stunting.
“Pertama saya tegaskan bahwa instruksi Gubernur tentang stunting itu dicabut, mulai hari ini,” tegas pada konferensi pers di kantor Bappeda NTB, Rabu (28/9/2022).
Sehingga percepatan penurunan stunting Provinsi NTB melalui pembentukan orang tua asuh oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi NTB, hanya dilakukan dalam bentuk gerakan masyarakat saja. “Jadi tidak memerlukan dasar hukum dalam bentuk instruksi gubernur melainkan cukup dengan himbauan saja,” ujarnya.
Untuk itu, lanjut Iswandi, mulai hari ini instruksi Gubernur nomor 050-13/606/KUM/2022 tentang Optimalisasi Posyandu Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi NTB dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. “Penggalangan orang tua asuh memang belum berjalan dan tidak pernah ada rencana pemotongan gaji maupun TPP ASN,” ungkapnya.
Sehingga upaya untuk penurunan stunting akan terus digalakkan dengan inovasi-inovasi yang tidak menimbulkan resistensi dari kelompok manapun.
Lebih lanjut jelas mantan kepala Bapenda NTB ini menjelaskan, NTB mempunyai angka prevalensi stunting tergolong tinggi, sehingga upaya lain yang bisa dilakukan adalah dengan memaksimalkan Posyandu Keluarga yang tersebar diseluruh Kabupaten/Kota se NTB.
‘’Misalnya, dengan pemberian makanan tambahan seperti, protein hewani pada anak penderita stunting,” jelas Iswandi.
Kepala Bappeda juga mengajak semua pihak, untuk bersinergi dan berkolaborasi, menurunkan angka stunting. target NTB menurunkan prevalensi stunting hingga 14 persen pada tahun 2024. (red)
