Mataram, katada.id – Masalah kerusakan hutan di Pulau Sumbawa dinilai makin kritis dan tak mungkin diselesaikan hanya oleh satu sektor.
Anggota DPRD NTB mendesak keras Gubernur NTB segera menggelar rapat koordinasi (rakor) lintas sektor yang melibatkan semua pihak, mulai dari bupati hingga aparat penegak hukum (TNI/Polri).
Desakan ini disampaikan oleh Anggota DPRD NTB Dapil VI, Abdul Rauf usai rapat paripurna DPRD NTB di Mataram, Jumat (07/11).
Menurut politisi Partai Demokrat tersebut, persoalan hutan di Sumbawa sudah menjadi masalah lama yang berulang kali disuarakan namun tak kunjung tuntas.
“Kalau kita mau benahi persoalan hutan ini satu sektor itu mustahil. Makanya ini harus pelibatan semua pihak, gubernur kami dorong rapat koordinasi,” tegas Abdul Rauf.
Dewan Nilai Punishment Kurang
Anggota Komisi II DPRD NTB ini menyoroti salah satu akar masalah adalah kurangnya ketegasan dalam penegakan hukum dan sanksi (punishment) terhadap kasus pembalakan liar.
“Selama ini punishment kita kurang. Termasuk penegakan aturan selama ini terlalu longgar kita dalam mentolerir. Kita ini sadar ancaman selalu mengintai kita. Kita tahu itu. Tapi terus kita ulangi,” paparnya.
Abdul Rauf juga meminta agar seluruh izin pembalakan di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) segera dievaluasi dan dihentikan.
Rakor Solusi Atasi Saling Lempar Pembiayaan
Rapat koordinasi lintas sektor juga diharapkan bisa mengatasi isu klasik saling lempar tanggung jawab, terutama terkait pembiayaan untuk pengamanan hutan.
Selain itu, dewan meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga menyentuh akar masalah ekonomi masyarakat. Mengingat alasan utama masyarakat menggarap hutan seringkali untuk memenuhi kebutuhan hidup.
“Alasan masyarakat selama ini menggarap untuk kebutuhan. Pastikan petani yang menggarap tanah ini ada beasiswa misalnya, sehingga tidak ada alasan babat karena kebutuhan biaya anak sekolah. Kalau mereka tidak cukup untuk makan – minum. Pastikan dia masuk PKH sehingga tidak ada alasan masyarakat babat hutan karena masalah ekonomi,” jelas Rauf.
Pelibatan semua unsur daerah, terutama bupati, dianggap krusial mengingat terbatasnya personel Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) untuk memantau wilayah hutan yang begitu luas.
Abdul Rauf memastikan telah melaporkan masalah ini dan mendesak Gubernur baru untuk segera mengagendakan rapat koordinasi, yang disambut baik oleh Gubernur.
“Penanganan secara menyeluruh. Kalau penanganan menyeluruh harus melibatkan semua pihak,” pungkasnya. (*)
