Dompu, katada.id – Aliansi Masyarakat Anti Korupsi menggelar aksi di depan Kejari Dompu, kemarin. Mereka mendesak kejaksaan segera memeriksa Ketua PPK Dompu Lilis Suryani.
Istri Bupati Dompu Kader Jaelani ini didesak untuk diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran PKK tahun 2022-2023 sebesar Rp 2 miliar. ’’Kami meminta kejari Dompu agar segera naikkan status dugaan korupsi anggaran PKK ke tahap penyelidikan,’’ kata Jujur Prakoso, Koordinator Aksi.
Ia menilai, anggaran PKK selama dua tahun Rp 2 miliar itu diduga menggunakan SPJ fiktif. Untuk itu, kejaksaan diminta segera memanggil dan memeriksa para pihak terkait, di antaranya ketua PKK Dompu.
’’Jangan sampai kepercayaan publik hilang kepada supremasi hukum, lebih khusus di daerah Dompu,’’ sorotnya.
Jujur melihat PKK menjadi salah satu organisasi paling besar mendapat dana hibah dari APBD Dompu. Iapun mempertanyakan keistimewaan organisasi yang dipimpin istri Bupati Dompu ini dibandingkan dinas-dinas.
’’Kami menilai ada kejahatan yang terorganisir dalam kasus dugaan korupsi anggaran PKK Rp 2 miliar. Untuk itu, kami meminta Kejari Dompu mengatensi khusus kasus tersebut,’’ desaknya lagi.
Setelah berorasi, Aliansi Masyarakat Anti Korupsi membacakan sejumlah tuntutannya. Yaitu meminta Kejari Dompu segera memanggil Ketua PKK Dompu, menyita dokumen anggaran PKK tahun 2022 dan 2023, memanggil dan memeriksa Ketua serta Anggota PKK Dompu terkait dugaan SPJ fiktif anggaran Rp 2 miliar, mendesak Kejari Dompu segera tindak lanjuti khusus kasus PKK.
’’Kalau tidak ada tindakan yang nyata oleh kejari Dompu, maka dari itu kami minta Kepala Kejari Dompu segera dicopot,’’ tegas Jujur.
Sementara, Kasi Intel Kejari Dompu Joni Eko Waluyo menerangkan, pihaknya saat ini telah menerima pelimpahan dari Kejati NTB atas laporan kasus tersebut. “Masih kami laksanakan puldata dan pulbaket,” ucapnya di hadapan pendemo.
Karena keterbatas personel, penanganan sejumlah kasus harus dilakukan secara bertahap. Namun dia menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen menangani kasus dugaan korupsi anggaran PKK ini dengan maksimal. “Perkembangannya nanti tetap kami sampaikan. Intinya tetap akan ditangani,” tandasnya. (ain)
