Mataram, katada.id – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB), Sungarpin dan Wakajati NTB, Enen Saribanon diganti.
Sungarpin dimutasi menjadi Inspektur V pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejagung. Posisinya digantikan Nanang Ibrahim Soleh, Wakil Kajati Sumatera Selatan, Palembang.
Sedangkan, Wakajati NTB Enen Saribanon pindah menjadi Wakajati Jambi. Ia digantikan Abd Qohar yang kini menjabat sebagai Koordinator Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung.
Mutasi pucuk pimpinan lembaga adiyaksa NTB ini berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 19 Tahun 2023. Kasi Penerangan Hukum Kejati NTB, Efrien Saputra membenarkan adanya surat mutasi yang turun dari Kejagung tersebut. ”Benar (Kajati dan Wakajati dimutasi),” ungkap Efrien kepada wartawan, Rabu (2/1/2023).
Menurutnya, mutasi di lingkup Kejagung merupakan hal yang biasa dan bagian dari penyegaran. ”Mutasi dilakukan untuk penyegaran untuk kebutuhan organisasi,” terangnya.
Sebagai informasi, Sungarpin belum genap setahun menjabat sebagai Kajati NTB. Diketahui, ia dilantik pada awal Maret 2022 lalu.
Kini, Sungarpin meninggalkan lima kasus yang menjadi perhatian publik. Di antaranya, kasus dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) BNI Mataram untuk petani Lombok Timur, sewa aset di Gili Trawangan, dana hibah KONI Dompu, penjualan aset Punikan Lombok Barat, dan kasus penambahan ruang IGD RSUD Lombok Utara dengan tersangka Wabup Lombok Utara. Termasuk penyelidikan kasus retribusi sampah PTAM Giri Menang yang belum jelas juntrungannya.
Kasus-kasus tersebut belum sampai ke tahap penuntutan alias belum tuntas. Kasus dana KUR sudah memunculkan dua tersangka dan sedang dalam pemberkasan; Aset Gili Trawangan sudah naik penyidikan dan belum ada tersangka; Dana hibah KONI Dompu dalam tahap penyidikan dan belum ditetapkan tersangka; penjualan aset Punikan masih tahap penyidikan dan belum ada tersangka; Sedangkan, kasus Wabup Lombok Utara masih digantung dan berpotensi dihentikan. (ain)
