Mataram, katada.id – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah mendorong percepatan operasional kapal cepat yang melayani rute Sanur (Bali) – Mandalika (Lombok Tengah). Rute ini digagas tidak hanya untuk mendukung penyelenggaraan MotoGP, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pengembangan pariwisata jangka panjang.
Kepala Dinas Perhubungan NTB, Ervan Anwar mengatakan proyek ini sejalan dengan status kedua wilayah sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Ia menegaskan bahwa rencana ini merupakan upaya serius gubernur untuk membangun konektivitas antar destinasi unggulan nasional.
“Kapal cepat dari Sanur ke Mandalika. Itu sebenarnya bukan hanya untuk momen MotoGP saja. Ini untuk keberlanjutan kemajuan pariwisata,” kata dia saat diwawancarai wartawan di Hotel Lombok Raya, Selasa (30/9).
Lebih lanjut, Ervan menjelaskan koneksi laut antara Sanur dan Mandalika merupakan bagian dari kebijakan kawasan yang terintegrasi.
“Karena statusnya Sanur ini KEK juga. Mandalika juga Kawasan Ekonomi Khusus,” jelasnya.
Menurutnya, Gubernur NTB berinisiatif membangun pelabuhan bersama (team harbour) antara kedua kawasan itu. Gubernur juga berharap operasional kapal cepat bisa dimulai sebelum gelaran MotoGP Mandalika yang akan datang.
“Jadi Pak Gubernur ingin yang team harbour antara Sanur dan Mandalika. Harapan Gubernur juga sebenarnya bisa dilakukan sebelum MotoGP,” kata dia.
Meski demikian, ada sejumlah syarat penting yang masih harus dipenuhi sebelum operasional bisa dimulai. Salah satunya terkait legalitas dan keamanan pelayaran.
“Namun, perlu karena ada persyaratan yang harus kita penuhi. Kaitan dengan legalitas. Ini kan berkaitan keamanan, keselamatan disamping kenyamanan,” ujar dia.
Tak hanya soal izin, proyek ini juga masih menghadapi kendala teknis di lapangan. Pembangunan infrastruktur dermaga belum rampung sepenuhnya.
“Kemudian yang kedua berkaitan infrastruktur dermaganya. Ini kan baru 75 persen,” katanya.
Pihak pelaksana dari sektor swasta, yakni Akacindo (Asosiasi Kapal Cepat Indonesia), disebut masih ingin memastikan kesiapan penuh sebelum memulai operasional kapal cepat.
“Pihak Akacindo ingin seratus persen dulu. Karena ini berkaitan keamanan dan keselamatan penumpang,” jelasnya.
Ervan menyampaikan Gubernur NTB telah melakukan berbagai terobosan untuk mempercepat realisasi proyek ini. Namun, karena menyangkut lintas sektor, sejumlah proses masih harus menunggu dari kementerian terkait.
“Pak Gubernur telah berupaya untuk melakukan terobosan ini. Namun, ada pihak lain juga yang harus ada unsur legalitasnya,” kata dia.
“Sedang berproses. Karena ini lintas sektoral. Masih di Kementerian Perhubungan,” katanya.
Pemerintah daerah pun berharap adanya percepatan rekomendasi izin operasional dari Kementerian Perhubungan agar kapal cepat Sanur – Mandalika segera bisa dimanfaatkan publik, khususnya wisatawan.
“Kita berharap ada semacam ada rekomendasi untuk mempercepat rekomendasi izin operasi pelabuhannya,” kata dia. (*)
