Lombok Utara, Katada.id– Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), Agus Jasmani, hadir langsung memastikan suara masyarakat terakomodasi dalam tahapan awal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Forum Konsultasi Publik yang digelar oleh Bapprida KLU di Aula Kantor Bupati pada Selasa (27/1/2026). Ini menjadi momentum penting bagi legislatif untuk menyelaraskan harapan warga dengan program pemerintah.
Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Sekda KLU Sahabudin, dan dihadiri oleh jajaran Staf Ahli, Asisten, Kepala Perangkat Daerah, hingga para Camat se-Kabupaten Lombok Utara.
Sebagai representasi rakyat, Agus Jasmani menegaskan bahwa peran DPRD dalam mengawal RKPD 2027 adalah menjaga keseimbangan. Menurutnya, program yang disusun tidak boleh hanya sekadar menggugurkan kewajiban RPJMD atau mengikuti instruksi pusat, tetapi harus memiliki keberpihakan yang berkeadilan bagi warga lokal.
“Kami di DPRD sangat mengapresiasi kegiatan ini. Ini adalah proses krusial untuk menentukan arah kebijakan Lombok Utara di tahun 2027 mendatang,” ujar Agus Jasmani di hadapan peserta forum.
Ia juga memberikan catatan kritis mengenai kondisi riil di tingkat akar rumput. Ia menyoroti ketidakstabilan ekonomi yang saat ini dirasakan masyarakat, yang jika tidak ditangani dengan serius, dapat berdampak pada kerawanan sosial seperti mudahnya penyebaran ujaran kebencian.
“Masyarakat kita sedang menghadapi tantangan ekonomi. Saya berharap seluruh pemangku kebijakan betul-betul responsif. Pemerintah daerah harus hadir dengan kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan secara nyata untuk meredam kondisi tersebut,” tegas politisi PKB ini.
Sementara itu, Sekda KLU Sahabudin dalam arahannya juga menekankan bahwa RKPD 2027 harus menjadi pedoman nyata, bukan sekadar dokumen administratif. Ia mengingatkan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih jeli memilah program strategis yang seringkali luput di tahun-tahun sebelumnya.
“Pentingnya komitmen kita bersama agar RKPD ini memberikan manfaat langsung yang dirasakan masyarakat. Kita harus memilah program yang benar-benar harus masuk demi kemajuan daerah,” tandas Sekda. (ham)
