Oleh: Muhsinin*
Mataram, katada.id-Pemerintahan Ady–Irfan datang dengan semangat perubahan. Slogan-slogan indah terpampang di berbagai ruang publik. Janji besar dideklarasikan di hadapan rakyat, tentang membangun birokrasi yang bersih, menghapus segala bentuk intimidasi dan memutus rantai praktik mahar jabatan yang selama ini menggerogoti tubuh birokrasi Kabupaten Bima.
Namun pertanyaan yang paling fundamental bagi masyarakat Kabupaten Bima hari ini adalah: apakah semua janji itu benar-benar bergerak menuju pembuktian? atau justru berhenti sebagai lip service politik yang mengulang budaya lama dalam kemasan yang lebih halus?
Sebab yang membedakan antara seorang pemimpin dan sekadar politisi bukan pada seberapa tinggi janji diucapkan, melainkan seberapa besar keberanian untuk melawan warisan busuk dari kekuasaan sebelumnya.
Sejak lama, birokrasi Kabupaten Bima dikenal bukan karena profesionalitasnya, melainkan karena kuatnya kultur patronase dan relasi kuasa yang hirarkis. Dalam pemerintahan IDP–Dahlan, struktur kekuasaan menjelma menjadi pasar politik di mana loyalitas lebih dihargai daripada kompetensi, dan rotasi jabatan menjadi ajang tawar-menawar kepentingan.
Warisan itu tidak lenyap bersama pergantian rezim ia hanya berpindah tuan, menunggu momentum untuk hidup kembali di bawah wajah baru yang penuh jargon reformasi.
Di sinilah bahaya terbesar bagi pemerintahan Ady–Irfan godaan untuk melestarikan sistem lama demi stabilitas kekuasaan. Dalam politik lokal yang rapuh, keberanian untuk membongkar korupsi sering kali dianggap lebih berisiko dibanding melanjutkannya. Maka, wajah baru dalam konteks ini hanyalah lapisan tipis dari mentalitas lama yang masih hidup dalam tubuh birokrasi, sebuah kontinuitas kultural dari pemerintahan sebelumnya.
Visi besar “Kabupaten Bima Bermartabat dan Rakyat Berdaulat” menuntut lebih dari sekadar kemampuan administratif ia menuntut integritas moral yang tegak di atas kejujuran dan konsistensi. Martabat bukan soal logo, bukan semboyan di baliho, melainkan kesediaan untuk menolak setiap bentuk transaksi kekuasaan yang mencederai akal sehat birokrasi.
Ketika pemerintah daerah berbicara tentang penghapusan intimidasi, maka yang ditantang bukan hanya perilaku kasar atasan terhadap bawahan, tetapi seluruh ekosistem ketakutan yang telah lama menopang kekuasaan. Intimidasi di birokrasi sering kali tidak muncul dalam bentuk ancaman verbal, melainkan dalam tekanan halus: ancaman mutasi bagi yang tidak tunduk, penyingkiran bagi ASN yang kritis, dan pembungkaman terhadap mereka yang menolak bermain dalam sistem kotor. Birokrasi yang bekerja di bawah rasa takut bukanlah birokrasi pelayanan, melainkan birokrasi penjaga kekuasaan.
Jabatan Tanpa Mahar?
Janji Ady–Irfan untuk menghapus praktik mahar jabatan sejatinya adalah ujian moral pertama bagi pemerintahan ini. Mahar jabatan merupakan bentuk paling vulgar dari prostitusi kekuasaan: menukar idealisme dengan uang, mengganti meritokrasi dengan transaksi.
ASN yang naik jabatan karena membayar akan menjadi birokrat yang berutang moral, dan pejabat yang berutang moral akan selalu mencari cara untuk mengembalikan modalnya. Di titik inilah kebijakan publik kehilangan orientasi pada rakyat dan berubah menjadi instrumen kepentingan pribadi.
Jika pemerintahan baru ini membiarkan mahar jabatan beroperasi kembali, maka mereka bukan hanya gagal memenuhi janji moral, tetapi secara sadar sedang menghidupkan kembali KKN yang dirawat oleh IDP–Dahlan hanya saja dengan wajah yang lebih rapi, retoris, dan penuh dalih moral.
Menurut penulis, bahaya paling besar dari kebangkitan KKN bukan pada praktik transaksinya semata, melainkan pada cara ia dilegitimasi oleh bahasa politik yang menipu. Ketika jargon pembinaan ASN atau penyesuaian kinerja dijadikan selubung untuk rotasi berbasis kepentingan, maka yang terjadi adalah normalisasi penyimpangan.
KKN tidak lagi dianggap dosa birokrasi, tetapi menjadi strategi kekuasaan yang dipoles dengan istilah teknokratis. Dan ketika masyarakat mulai terbiasa dengan hal itu, maka korupsi menjadi bagian dari tata cara berpemerintahan yang diterima secara sosial.
Janji reformasi birokrasi yang digaungkan Ady–Irfan tidak akan memiliki makna apa pun tanpa mekanisme yang membatasi ruang gelap kekuasaan. Penghapusan mahar dan intimidasi hanya bisa diwujudkan jika sistem mutasi dan promosi jabatan dijalankan secara terbuka dengan dasar yang dapat diuji publik. Setiap keputusan mutasi harus memiliki alasan yang terukur dan dipublikasikan secara transparan agar rakyat dapat menilai apakah kebijakan itu didasarkan pada prestasi atau sekadar permainan politik.
Sebab ketika mutasi dilakukan secara tertutup, ketika alasan promosi disembunyikan di balik meja kekuasaan, rakyat hanya akan melihat satu hal KKN lama sedang bertransformasi di balik retorika baru.
Kenyataannya, sampai hari ini ruang birokrasi Kabupaten Bima masih beraroma ketakutan dan mental dengan transaksi. ASN masih enggan bersuara, isu mahar jabatan tetap beredar dari kantor ke kantor, dan banyak pejabat masih menunduk bukan karena hormat, tetapi karena takut.
Ini bukti bahwa slogan pemerintahan tanpa intimidasi masih jauh dari kenyataan. Ketakutan adalah energi politik yang paling efektif untuk mempertahankan dominasi, dan selama ketakutan itu hidup, martabat yang dijanjikan akan tetap mati.
Ketika birokrasi dijalankan oleh rasa takut, pelayanan publik hanya akan menjadi formalitas, dan rakyat sekadar menjadi objek legitimasi.
Bupati Bima Ady–Irfan masih memiliki peluang untuk memperbaiki arah, tetapi waktu tidak akan menunggu. Kepercayaan publik adalah bahan bakar politik yang cepat habis bila tidak diisi tindakan nyata. Pemerintah bisa memulainya dari hal sederhana: melaksanakan janji-janji yang terucap indah dalam kampanye.
*Penulis adalah Aktivis HMI Cabang Mataram
