Mataram, katada.id – Penuntasan buta aksara, PAUD Holistik Integrasi dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam bidang pendidikan merupakan satu kesatuan yang tak bisa dilepas pisahkan apalagi berjalan sendiri-sendiri. Karena itu ketiga aspek penting bagi terbangunnya pendidikan berkualitas khususnya di Nusa Tenggara Barat haruslah dilakukan dengan semangat dan etos kerja yang tinggi.
“Karena itu koordinasi dan sinergitas yang proporsional antara kewenangan kabupaten/kota dan pemerintah provinsi hendaknya harus saling melengkapi dan membangun kebersamaan untuk mewujudkan mimpi dan misi serta visi bersama untuk sama-sama membangun kualitas pendidikan di NTB ini yang semakin baik,” kata Wagub NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Standar Pelaayanan Minimal (SPM) dan Koordinasi PAUD Holistik Integrasi (HI) di Aula Handayani, Dikbud NTB, Selasa (9/3/2021).
Selanjutnya, Wagub juga menyinggung penuntasan buta aksara di NTB yang tetap menjadi PR bersama. Bukan hanya buta aksara angkanya masih tinggi di NTB, namun sesungguhnya masih belum belum menemukan metode yang tepat untuk menurunkan angka buta aksara dimaksud.
“Saya berharap dari pertemuan ini nanti ada satu kesepakatan terkait buta aksara ini yang betul-betul menukik bagi masyarakat NTB sehingga masyarakat juga akan semakin produktif. Saya rasa tak ada sesuatu yang sulit kalau kita mau bekerjasama dengan semua pihak,” Wagub menekankan.
Terkait dengan program PAUD HI, Wagub tidak memungkiri dalam menjalankan program tidak bisa tidak bekerjasama dengan desa. PAUD HI dalam hemat Rektor Universitas Hamzanwadi Lombok Timur ini juga harus terintegrasi dan berbasis desa.
Di setiap desa tersedia PAUD untuk tetap menjadi perhatian bersama agar persoalan-persoalan yang ditemukan di lapangan bisa terselesaikan dengan baik. Disadari sepenuhnya pendidikan merupakan investasi masa depan yang sangat berharga bagi bangsa dan negara.
Wagub juga menekankan pentingnya penerapan standar pelayanan minimal (SPM) yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Penerapan SPM tidak hanya berpikir soal fasilitas yang kerapkali terjadi dewasa ini. Cara berpikir instan tersebut hendaknya segera dipangkas dengan lebih memperhatikan sisi kualitas. Dengan demikian akan melahirkan generasi NTB yang lebih produktif dan memiliki daya saing global.
“Saya berharap dalam Rakor ini agar setiap program kerja yang sudah tertuang dalam kerangka pembangunan daerah dilakukan secara konsisten dan berlanjutan, memiliki system kerjasama atau partnership yang baik antar OPD. Sekali lagi saya berharap agar kerja sama yang kuat antara Pemrov NTB dan pemerintah daerah kabupaten kota bisa tetap terjain dengan baik dalam rangka menuju NTB Gemilang,” tuturnya.
Kadis Dikbud NTB, Dr. Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd melaporkan Rakor ini membahas tiga aspek strategis dalam membangun kemajuan pendidikan di NTB. Diantaranya penerapan standar pelayanan minimal (SPM), penuntasan buta aksara dan PAUD Holistik Integrasi.
Selain itu kata Kadis Dikbud ini Rakor juga bertujuan untuk menyiapkan bahan Musrenbang April 2021 mendatang . Tiga aspek penting dalam memajukan pendidikan di NTB hendaknya bisa menjadi kesepakatan bersama dengan kabupaten/kota se NTB. (red)
