Kota Bima, katada.id – Wali Kota Bima H Muhammad Lutfi SE menandatangi MoU (Momerandum of Understanding) Sekolah Penggerak antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Pemerintah Kota Bima di Genung Seni Budaya Raba Kota Bima. Jumat, (22/01).
Hadir dalam acara penandatanganan tersebut Ketua LPMP Provinsi NTB, Kepala BP PAUD Dikbud NTB, Ketua Ikatan Guru Indonesia Pusat, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta berbagai lapisan tenaga pendidik di Kota Bima.
Dalam sambutan yang disampaikan oleh Ketua LPMP NTB Muhammad Mustari PhD menjelaskan bahwa Kota Bima sebagai pilot project sekolah penggerak di NTB bersama dengan Kabupaten Lombok Timur. Program Sekolah Penggerak rencana akan dilaksanakan secara bertahap dan mulai tahun 2021 akan dilaksanakan di 34 Provinsi, sasarannya 110 Kab/Kota dengan 2.500 satuan pendidikan yang mencakup jenjang pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA dan SLB. Dimana nantinya Sekolah Penggerak akan berbasis IT dan akan menjadi contoh bagi sekolah lainnya. Penandatanganan nota kesepahaman penyelenggaraan sekolah penggerak sebagai bukti atau komitmen pemerintah daerah Kemendikbud.
“Di provinsi ada 2 UPT dibawah Dirjen PAUD, Pendidikan dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud yang telah direvitalisasi yaitu Balai Besar Peningkatan Mutu Pendidikan (BBPMP) dan Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) atau Balai Guru Penggerak (BGP) yang bertugas meningkatkan kualitas guru serta memperkaya dan mengoptimalisasi potensi guru,” papar Ketua LPMP Provinsi NTB.
Adapun komitmen yang diharapkan dari pemerintah daerah melalui MoU ini adalah: (1) pemerintah daerah tidak boleh merotasi kepala sekolah yang akan dipilih untuk sekolah penggerak; (2) Menyiapkan anggaran ditahun-tahun selanjutnya; dan, (3) Membuat regulasi-regulasi terhadap sekolah penggerak.
Lebih lanjut disampaikannya bahwa Kemendikbud akan melakukan seleksi untuk calon kepala sekolah di sekolah penggerak dalam waktu dekat sekitar 2 (dua) minggu lagi.
Di Kota Bima juga akan diadakan seleksi untuk guru sekolah penggerak. Dimnana nantinya penyelenggaraan sekolah penggerak juga akan memberdayakan dan merangkul organisasi-organisasi masyarakat sebagai organisasi penggerak.
Sementara itu, Wali Kota Bima dalam sambutannya menyambut baik dengan adanya Sekolah Penggerak yang dicanangkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
Diinginkannya dengan adanya sekolah penggerak ini, bisa menjadi salah satu langkah percepatan di dunia pendidikan Kota Bima. Oleh sebab itu, instrumen untuk mencapai hal ini tidaklah mudah, sebab dimensi murid dan pendidik harus betul-betul berkualitas.
Faktor sumber daya yang ada di sekolah sangat berperan penting mulai dari tenaga pendidik, murid hingga peran orangtua. Pemerintah juga berperan penting dalam mengambil sumber daya pendidik yang kompetitif dan tidak berdasarkan formalitas.
“Sudah pasti peran guru, siswa dan orangtua dibutuhkan. Seorang anak yang bercita-cita tinggi tergantung motivasi dari keluarganya sendiri. Oleh sebab itu, saya harapkan semua elemen ikut berperan,” ujar Wali Kota.
Lebih lanjut diharapkannya kepada tenaga pendidik untuk mampu menanamkan semangat pendidikan karakter, sehingga nantinya anak didik kita mempunyai satu identitas dan budaya yang dapat dipertahankan.
“Semangat pendidikan karakter juga harus kita tanamkan betul-betul, sehingga mempunyai satu identitas dan budaya yang dapat dipertahankan. Artinya anak-anak kita bisa mengerti tentang kebhinekaan global, dan anak-anak bisa paham tentang kebangsaan kita,” pesan Wali Kota.
Diakhir sambutannya, dititipkanya harapan agar Sekolah penggerak ini dapat menjadi pelopor peningkatan tenaga pendidikan di Kota Bima. “Harapan kita mudah-mudahan sekolah penggerak bisa sukses dan menjadi pelopor bagi sekolah penggerak di Kota/Kabupaten lainnya”, harapnya diakhir sambutan.
Acara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan MoU Penyelenggaraan Sekolah Penggerak oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Wali Kota Bima. (izl)
