Mataram, katada.id – Program diskon pajak kendaraan bermotor yang baru diluncurkan Pemerintah Provinsi NTB mendapat dukungan dari DPRD setempat. Anggota Komisi III DPRD NTB, M Nashib Ikroman, menilai kebijakan ini lebih adil karena menyasar kelompok luas, termasuk warga miskin, veteran, penyandang disabilitas, dan wajib pajak yang taat.
Menurutnya, insentif pajak ini berbeda dari kebijakan serupa di provinsi lain yang cenderung hanya memberi keringanan bagi penunggak pajak.
“Kebijakan ini lebih merata manfaatnya dan menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat luas,” kata Nashib, Senin (30/6).
Namun demikian, ia menegaskan pentingnya sosialisasi agar manfaat kebijakan ini benar-benar dirasakan. Ia menilai, tanpa penyampaian informasi yang maksimal kepada masyarakat, kebijakan ini berisiko tidak efektif.
“Jika tidak disosialisasikan dengan baik, kebijakan ini bisa saja tidak dipahami masyarakat, apalagi bagi mereka yang selama ini tidak mampu membayar. Padahal justru kelompok ini yang harus dijangkau,” ujarnya.
Nashib juga mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk ikut aktif dalam mensosialisasikan program tersebut. Ia mengingatkan bahwa daerah saat ini telah menerima bagian dari pajak provinsi (opsen) dan memiliki kewajiban untuk membelanjakan sebagian dari dana itu untuk kegiatan sosialisasi.
“Dalam aturan sudah ditetapkan bahwa dua persen dari total penerimaan opsen pajak wajib digunakan untuk sosialisasi. Ini sudah tertuang dalam Perda dan Pergub Nomor 23 Tahun 2024,” jelasnya. (red)
