Jakarta, Katada.id — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem melalui program Desa Berdaya yang mengintegrasikan berbagai program pembangunan di tingkat desa.
Strategi tersebut dipaparkan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dalam pertemuan dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto di Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Desa memberikan respons positif terhadap pendekatan yang diusung Pemerintah Provinsi NTB. Menurutnya, konsep berbasis orkestrasi dan kolaborasi lintas sektor yang diterapkan dalam program Desa Berdaya berpotensi menjadi model nasional dalam penanganan kemiskinan ekstrem berbasis desa.
“Konsep yang disampaikan Pak Gubernur sangat baik. Pendekatan orkestrasi dan kolaborasi ini bisa menjadi contoh bagi provinsi lain dalam menurunkan kemiskinan ekstrem,” ujar Yandri.
Ia menambahkan, kementeriannya siap memperkuat sinergi dengan Pemprov NTB untuk mengakselerasi berbagai program pemberdayaan desa, termasuk melalui kolaborasi dengan sektor swasta, perguruan tinggi, serta organisasi masyarakat.
“Kita memiliki mitra sekitar 500 perusahaan nasional yang akan kita dorong untuk membina desa melalui program tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan kolaborasi seperti ini, tidak boleh ada desa yang tertinggal,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Yandri juga menyatakan kesediaannya menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTB yang akan digelar di Mataram pada 16 April 2026 bersama Menteri Sosial Republik Indonesia. Kehadiran kedua menteri tersebut diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan desa serta penanganan kemiskinan ekstrem di NTB.
Strategi Desa Berdaya
Dalam paparannya, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menjelaskan bahwa program Desa Berdaya dirancang sebagai strategi utama untuk menurunkan kemiskinan ekstrem secara sistematis dan berkelanjutan.
Program ini tidak berdiri sendiri, melainkan mengintegrasikan berbagai program pembangunan yang telah berjalan melalui pendekatan orkestrasi sehingga seluruh sumber daya dapat bergerak secara terpadu di tingkat desa
“Kami tidak menciptakan program yang sepenuhnya baru. Yang kami lakukan adalah mengorkestrasi berbagai program yang sudah ada agar bekerja secara terpadu dan lebih efektif di desa,” jelas Iqbal.
Pendekatan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), perguruan tinggi, hingga lembaga filantropi seperti Badan Amil Zakat Nasional.
Selain itu, Pemerintah Provinsi NTB juga melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan secara langsung di desa melalui pendamping mandiri yang didanai oleh pemerintah provinsi.
Pendamping tersebut bekerja bersama pendamping desa yang selama ini telah berada di lapangan sehingga intervensi program benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat.
“Kita lakukan dua bentuk intervensi utama, yaitu intervensi pada level keluarga dan intervensi pada level desa,” kata Iqbal.
Dalam implementasinya, masyarakat miskin ekstrem dipetakan ke dalam dua kategori utama. Sekitar 60 persen merupakan kelompok yang masih produktif dan dapat diberdayakan melalui program ekonomi, sementara sisanya merupakan kelompok rentan yang tidak lagi produktif karena faktor usia atau kondisi kesehatan.
Kelompok terakhir diperlakukan sebagai mustahik tetap yang tetap mendapatkan perlindungan sosial secara berkelanjutan melalui dukungan berbagai lembaga sosial, termasuk Baznas.
Desa Tematik dan Rantai Pasok Pangan
Selain pengentasan kemiskinan ekstrem, Pemerintah Provinsi NTB juga mendorong pengembangan desa tematik berbasis potensi lokal
Melalui konsep ini, setiap desa dapat mengembangkan komoditas unggulan masing-masing, seperti desa lele, desa cabai, desa ayam petelur, desa sapi, hingga desa wisata.
Menurut Iqbal, pengembangan desa tematik harus terhubung dengan kebutuhan pasar agar mampu menciptakan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan.
Salah satu peluang besar yang dapat dimanfaatkan desa adalah program nasional Makan Bergizi Gratis yang membutuhkan pasokan pangan dalam jumlah besar.
“Desa tidak boleh hanya menjadi penonton. Desa harus menjadi produsen yang memasok kebutuhan pangan untuk program nasional,” tegasnya.
Untuk itu, pemerintah mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi tertutup (close loop) yang mengutamakan penggunaan pangan lokal dalam rantai pasok program nasional tersebut.
Dalam sistem ini, koperasi desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan memainkan peran penting sebagai penghubung antara produksi desa dan distribusi pasar di tingkat kabupaten maupun provinsi.
Menguatkan Desa, Menahan Urbanisasi
Gubernur NTB juga menegaskan bahwa penguatan ekonomi desa merupakan langkah strategis untuk menahan laju urbanisasi sekaligus menciptakan keseimbangan pembangunan antara desa dan kota.
Menurutnya, banyak negara maju menghadapi persoalan serius akibat urbanisasi yang tidak terkendali, di mana desa-desa kehilangan penduduk produktif.
Karena itu pembangunan desa harus mampu menciptakan peluang ekonomi yang menarik bagi generasi muda.
“Jika desa kuat, daerah akan kuat. Ketika desa berkembang, berbagai persoalan sosial dapat kita selesaikan dari akarnya,” ujarnya.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat, program Desa Berdaya diharapkan mampu menjadi model pembangunan desa yang inklusif sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia. (*)
