Mataram, katada.id – Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) terpilih akan digelar pada 6 Februari 2025. Gubernur NTB terpilih, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal (LMI), mengimbau agar organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi NTB, pendukung, serta relawan tidak perlu hadir ke Jakarta pada momen pelantikan tersebut.
LMI menegaskan bahwa imbauan ini bertujuan untuk mengutamakan efisiensi anggaran pemerintah provinsi dan memperhatikan keterbatasan kapasitas di anjungan NTB di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta.
“Untuk efisiensi anggaran, saya minta dengan sangat agar pejabat dan ASN Provinsi NTB tidak ke Jakarta saat pelantikan,” kata LMI, Jumat (24/1).
Ia menambahkan, kehadiran ke Jakarta hanya diperlukan bagi Sekretaris Daerah, Biro Umum, dan Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) untuk mengurus kegiatan yang berkaitan dengan pelantikan. “Saya ingin acaranya seefisien dan sesederhana mungkin,” lanjutnya.
Sebagai gantinya, acara syukuran akan diadakan secara terpisah. Untuk masyarakat NTB di Jakarta, syukuran akan digelar di anjungan NTB di TMII. Sementara di daerah, masyarakat, relawan, dan pendukung dapat menghadiri acara syukuran bersama di Teras Udayana, Mataram, setelah serah terima jabatan di DPRD NTB.
Dalam rapat yang dipimpin oleh Sekda Provinsi NTB, Lalu Gita Ariadi, dijelaskan bahwa pelantikan dan syukuran untuk Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih akan dibagi antara Jakarta dan Lombok. Teknis pelaksanaannya masih menunggu hasil rapat akhir dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dijadwalkan pada 30 Januari 2025.
Sebagai informasi, jadwal pelantikan kepala daerah tanpa sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) telah disepakati dalam rapat kerja di DPR RI bersama Komisi II, Mendagri Tito Karnavian, KPU, Bawaslu, dan DKPP. Pelantikan ini akan dilakukan serentak pada 6 Februari 2025 oleh Presiden RI, dengan melantik 21 gubernur serta 275 bupati dan wali kota di seluruh Indonesia. (rl)
