Lombok Utara, Katada.id – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) kini makin serius menghadapi tantangan perubahan iklim dan risiko bencana. Hal ini ditunjukkan dengan digelarnya Workshop Kebijakan Tata Ruang dan Konsep Pembangunan yang Berbasis Iklim dan Minim Risiko Bencana di Aula Bupati, Senin (11/8/2025)
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati KLU, Kusmalahadi Syamsuri. Dalam kegiatan ini turut hadir Wakil Ketua I DPRD KLU Hakamah, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, perwakilan Kelompok Pengelola Hutan (KPH) Rinjani Barat, kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), Toni Anwar, serta perwakilan kepala desa se-KLU. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen kolektif untuk merumuskan kebijakan yang adaptif dan berkelanjutan.
Manajer Area Lombok Yayasan Sheep Indonesia, Fauzi Yulia Rahman, menjelaskan bahwa workshop ini merupakan tindak lanjut dari kajian mendalam terhadap berbagai dokumen kebijakan di KLU. Tujuannya adalah memperkuat integrasi antara Adaptasi Perubahan Iklim (API) dan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dalam perencanaan pembangunan dan tata ruang.
“Kajian ini bertujuan untuk menilai tingkat koherensi antara API dan PRB dalam perencanaan pembangunan lintas sektor dan mengidentifikasi kesenjangan kebijakan yang perlu diperbaiki,” ungkap Fauzi.
Menurutnya, perubahan iklim dan risiko bencana yang meningkat di KLU menuntut penguatan kebijakan tata ruang yang lebih adaptif. Workshop ini diharapkan dapat mendiseminasikan hasil kajian, mengidentifikasi kesenjangan, dan menyusun rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
Sementara itu, Wabup, Kusmalahadi mengatakan bahwa perubahan iklim bukan lagi sekadar wacana, melainkan fakta nyata yang telah dirasakan bersama. Ia menyoroti peningkatan suhu rata-rata tahunan dan hubungannya erat dengan bencana hidrometeorologis seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan.
“Sepanjang pantai di Lombok Utara telah mengalami abrasi yang mengakibatkan perubahan garis pantai, tentu karena perubahan iklim yang tidak dapat diprediksi,” jelas Bang Kus.
Menurutnya, kebijakan tata ruang yang diambil pemerintah daerah menjadi sangat penting. Untuk itu Ia berharap, hasil rumusan workshop ini tidak hanya menjadi dokumen, tetapi bisa diimplementasikan secara nyata dalam setiap pembangunan di KLU. Ia juga menekankan bahwa pembangunan berbasis mitigasi bencana membutuhkan komitmen dan kolaborasi dari semua pihak.
“Pembangunan berbasis bencana tidak hanya berbentuk kebijakan saja, tapi butuh komitmen dan kolaborasi untuk mewujudkan yang menjadi cita-cita bersama,” tegasnya.
“Saya berharap forum ini menjadi langkah nyata untuk mewujudkan Lombok Utara yang tahan iklim, aman dari risiko bencana, dan lestari lingkungannya,”pungkasnya. (*)
