Penetapan tersangka Wakil Wali Kota Bima dinilai prematur, Feri Sofiyan: saya ingin bangun kawasan wisata Pantai Bonto agar lebih baik

0
Inilah dermaga wisata Pantai Bonto yang dibangun Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan. (istimewa)

Kota Bima, katada.id – Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan ditetapkan tersangka pembangunan jetty atau dermaga di Pantai Bonto, Kelurahan Kolo, Kota Bima.

Feri Sofiyan pun angkat bicara. ’’Kami sangat menghormati proses hukum yang dilakukan oleh pihak Polresta Bima,’’ kata Feri dalam pernyataan tertulis yang diterima media ini.

Penetapan tersangka, menurut dia, nilai dilakukan dengan prematur tanpa mempertimbangkan adanya itikad baik dari pemrakarsa (orang yang memprakarsai). ’’Saya ingin membangun kawasan wisata Pantai Bonto agar tertata dengan lebih baik dengan mempergunakan anggaran pribadi untuk kepentingan umum,’’ jelasnya.

Hal ini selaras dengan dengan konsep Kawasan Strategis Provinsi (KSP) NTB dan RTRW Kota Bima yang menetapkan kawasan teluk Bima merupakan kawasan pengembangan wisata.

Pertimbangan lainnya, jelas Feri, permasalahan ini merupakan ranah administrasi pemerintah. Mestinya bisa diselesaikan dengan melakukan pendekatan administratif antara pemerintah yang mengeluarkan izin dan pemrakarsa sesuai perda nomor 12 tahun 2017 tentang rencana zonasi wilayah pantai, pesisir dan pulau-pulau kecil NTB.

Ia menyampaikan paska rampungnya dokumen UPL/UKL terkait kawasan wisata Pantai Bonto dan rekomendasi TKPRD wilayah darat dari Pemkot Bima, langkah selanjutnya mengajukan permohonan izin lingkungan dari DLHK NTB awal Februari 2020. Pengajuan itu disetujui untuk pembahasan pada 26 pebruari di kantor DLHK NTB dengan melakukan presentasi kepada Tim DLHK NTB.

’’Hasilnya tim meminta agar pemprakarsa melengkapi rekomendasi dari KSOP, karena DKP NTB tidak memiliki kewenangan mengeluarkan Rekomendasi TKPRD diwilayah kerja KSOP (DLKP/DLKR) dikarenakan di wilayah berlaku UU 17/2009 tentang Pelayaran,’’ ujarnya.

Paska pertemuan itu, pemrakarsa kemudian melakukan pengurusan berkaitan dengan apa yang disarankan tim teknis. Setelah Rekomendasi KSOP terbit baru diadakan pembahasan lanjutan izin lingkungan dengan Tim Teknis DLHK NTB.

Dikarenan masa pandemi covid 19, maka pembahasan dilakukan melalui vidio converence pada 15 Mei 2020. Adapun hasil dari pembahasan tersebut Tim Teknis DLHK NTB tetap meminta Rekomendasi TKPRD NTB. Padahal TKPRD sudah menegaskan tidak memiliki kewenangan dalam otoritas KSOP.

Tim Teknis DLHK NTB menyatakan tidak ada masalah terkait dengan pembangunan dermaga wisata ini baik pada aspek lingkungan maupun pada aspek lainnya. Karena pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan minor dari seluruh pekerjaan di wilayah darat dari pemprakarsa yang berencana membuat destinasi wisata untuk masyarakat Kota Bima.

’’Karena adanya pernyataan tersebut, kami memulai membangun dermaga wisata. Sampai dengan hari ini sudah bisa dinikmati oleh masyarakat Kota Bima, Kabupaten Bima dan bahkan Kabupaten dompu sebagai salah satu alternatif wisata baru di Kota Bima secara gratis,’’ terang Feri. (izl)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here