Lombok Utara, Katada.id- Misteri program “Dusun Mandiri” dengan memberikan bantuan anggaran sebesar Rp 100-300 juta per dusun oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara TGH H Muchsin Efendi dan H Junaidi Arif (M-JA) terjawab sudah.
Devisi Humas Pasangan Calon Najmul-Kus, Ardianto berharap masyarakat bisa memahami itu. Sebab bantuan anggaran Rp 100-300 juta/ dusun itu tidak diberikan dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk program.
“Jadi misteri sebagian besar masyarakat tentang isu yang dikembangkan oleh calon lain (M-JA) soal pemberian uang sebesar Rp 100-300 juta/per dusun mulai terbuka dan terjawab sudah, bahwa bukan uang Rp 100-300 juta itu yang diberikan, tetapi dalam bentuk program,” ungkap Ardianto Jumat (1/11).
Ardianto menjelaskan, selama ini sebagian besar masyarakat memahami program tersebut diberikan dalam bentuk uang, padahal itu tidak. Diakui Ardianto, sejak awal dirinya sudah mengetahui program tersebut dalam bentuk infrastruktur.
Ardianto berkesimpulan, program yang digaungkan M-JA ini adalah sebuah kemunduran pembangunan untuk daerah. Sebab selama ini pemerintah daerah sudah melakukan itu, bahkan yang diberikan ke dusun bukan lagi Rp 100-300 juta, melainkan diatas jumlah tersebut. Yakni sebasar Rp 500-700 juta, bahkan lebih, baik itu bersumber dari DD/ADD maupun APBD.
“Karena selama ini asumsi masyarakat menganggap dalam bentuk uang dikasih, tetapikan mereka (MJA) sudah mejawab sendiri soal itu di debat Perdana kemarin, bukan uang Rp 100-300 juta yang diberikan, tetapi program infrastruktur pembangunan” kata Ardianto.
Ardianto kembali menegaskan, jika program ini dijalankan, sama halnya mengajak masyarakat Lombok Utara untuk mundur dalam membangun daerah. Sebab selama ini daerah sudah menganggarkan lebih besar dari jumlah yang ditawarkan M-JA, untuk masing-masing dusun setiap tahunnya.
Menurut Ardianto, program M-JA inipun terlihat membatasi anggaran untuk diberikan ke masing-masing dusun, itu terlihat maksimalnya diangka Rp 300 juta saja. Ardianto menilai angka yang berikan M-JA sangat kecil dibandingkan dengan jumlah yang diberikan pemerintah daerah saat ini. “Pemerintah itu memberikan Rp 500-700 juta ke dusun setiap tahunnya dalam bentuk infrastruktur dan lainya,” sambungannya.
Bahkan kata dia, secara aturanpun sudah diakui oleh M-JA dalam berita yang beredar. Bahwa aturanpun tidak memperbolehkan memberikan langsung dalam bentuk uang, melainkan diberikan dalam bentuk program infrastruktur.
Untuk itu, Ardianto berharap masyarakat bisa memahami kaitanya program M-JA yang menjanjikan anggaran sebesar Rp 100-300 juta perdusun itu. “Bukan uang cash yah, tetapi program infrastruktur,” jelasnya lagi.
Lanjut Ardianto, berbicara program M-JA dengan alasan pemerataan ke semua dusun. Menurut Ardianto, itu bukanlah sebuah persoalan. Sebab dalam membangun daerah ada hal yang menjadi skala perioritas. Dalam artian, kegiatan yang dilakukan di dusun tersebut harus menjadi kebutuhan perioritas masyarakatnya, bukan sesuatu hal yang sebaliknya.
“Dalam konteks ini, semuanya harus didasarkan kepentingan masyarakat di masing-masing dusun, dan itu harus sudah melalui musyawarah dusun,” ujarnya.
Sebab menurut Ardianto, masing-masing dusun memiliki kebutuhan perioritas yang berbeda beda. Misalkan, ada dusun yang membutuhkan alat pertanian, lantaran disana didominasi petani, ada yang butuh mesin ketinting lantaran di dusun tersebut kebanyakan nelayan.
“Termasuk pembangunan infrastruktur juga, itu tergantung kebutuhan masyarakat di masing-masing dusun itu sendiri, kemudian disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” katanya .
“Sehingga apa yang kita bawa ke ruang diskusi, baliho-baliho (M-JA) itu menjadi multi tafsir semua orang, menjadi misteri dan sekarang ini sudah terjawab semua,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Koalisi Paslon MJA, Adam Malik usai kegiatan debat Perdana Paslon yang digelar KPU Lombok Utara Kamis (31/10) menyarankan pasangan Najmul-Kus untuk tidak mengkritik visi-Misi MJA. Adam menyarankan untuk fokus ke Visi-Misi nya sendiri.
“Saran saya untuk Paslon Najmul-Kus, jangan fokus mengkritik Visi-Misi orang, konsen saja pada Visi-Misi sendiri (Najmul-Kus),” ujarnya.
Menurut Adam, banyak orang yang gagal memahami program “Dusun Mandiri” MJA, dengan menyediakan bantuan anggaran sebesar Rp 100-300 juta untuk setiap dusun. Program ini tidak pernah menjanjikan uang cash ke desa maupun dusun, melainkan memberikan dalam bentuk program. Tentu program yang berikan sesuai dengan keinginan dan usulan masyarakat di masing-masing dusun.
“Ini sebuah kegagalan orang dalam memahami program MJA. Sebab melalui program ini MJA tidak pernah menjanjikan uang ke kas desa ataupun dusun. Tetapi programnya yang akan kami berikan ke masyarakat dusun sesuai dengan keinginan dan usulan masyarakat,” pungkasnya. (ham)
