Mataram, katada.id – Sejumlah rekanan proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun anggaran 2024 mengeluhkan belum cairnya dana proyek yang mereka kerjakan sejak akhir tahun lalu. Kondisi ini membuat progres pembangunan di lapangan tersendat dan terancam tak selesai tepat waktu.
Salah satu rekanan yang mengerjakan proyek pembangunan sekolah di Kabupaten Bima mengaku, hingga kini mereka belum menerima dana pencairan dari pemerintah. Padahal, mereka sudah mengajukan proses pencairan beberapa hari yang lalu.
“Kami sudah mulai kerja sejak November 2024, semua pakai modal sendiri dulu. Untuk beli bata, semen, besi dan kebutuhan lain, kami keluarkan dana pribadi. Tapi sampai sekarang belum juga cair,” ujar sumber media ini yang enggan disebutkan namanya.
Informasi yang dihimpun, keterlambatan pencairan ini disebabkan karena pejabat yang berwenang di Dikbud NTB, termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kabid SMA, belum menandatangani berkas pencairan. Hal ini membuat para rekanan terjepit secara finansial dan progres pekerjaan menjadi tersendat.
“Kami tidak bisa lanjut karena modal kami terbatas. Kalau terus seperti ini, bagaimana pekerjaan bisa selesai?” keluh salah satu pelaksana proyek.
Situasi ini mendapat sorotan dari anggota DPRD NTB, Muhammad Aminurlah. Ia menyampaikan bahwa sejumlah proyek pembangunan gedung sekolah belum menunjukkan progres signifikan, seperti yang terjadi di SMAN 1 Parado.
“Di SMAN 1 Parado itu belum diplester, baru pasang bata saja. Tidak ada progres. Yang kasihan itu anak-anak. Ruang kelas mereka tidak bisa dipakai karena masih diperbaiki,” ujar Aminurlah.
Ia mendesak Gubernur NTB untuk turun tangan menyelesaikan persoalan ini.
“Gubernur harus segera panggil pihak-pihak terkait. Jangan biarkan proyek DAK seperti ini terus dibiarkan. Efeknya besar, terutama terhadap kelangsungan kegiatan belajar-mengajar (KBM),” tegasnya.
Proyek-proyek ini telah berjalan sejak November 2024, namun hingga pertengahan Juni 2025, banyak yang belum rampung karena terganjal pencairan dana. Jika tidak segera diatasi, keterlambatan ini berpotensi berdampak pada mutu pendidikan dan kenyamanan belajar siswa di sejumlah daerah di NTB. (red)
