Kota Bima, katada.id – Pemkot Bima mulai menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2026 bersama tim National Urban Flood Resilience Project (NUFReP). Dalam pembahasan itu, isu pengelolaan sampah dan sistem drainase menjadi perhatian utama.
Rapat koordinasi yang dipimpin Penjabat Sekda Kota Bima, Hj. Mariamah, SH, di Aula Bappeda Kota Bima, Senin (20/10). Pertemuan itu melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah dan tim Technical and Program Implementation Support Consultant (TEPIS) dari Bina Bangda Kemendagri.
Menurut Hj. Mariamah, penyusunan Renja 2026 diarahkan untuk memperkuat ketahanan Kota Bima terhadap risiko banjir dan memperbaiki tata kelola lingkungan. Ia mengingatkan bahwa banjir besar tahun 2016 menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah untuk membenahi infrastruktur sekaligus perilaku masyarakat.
“Kota Bima pernah terdampak banjir parah pada tahun 2016. Karena itu, keberadaan proyek NUFReP ini sangat dirasakan manfaatnya. Kami berterima kasih kepada Bank Dunia, BWS, dan seluruh pelaksana proyek yang telah berkontribusi,” ujarnya.
Program NUFReP merupakan dukungan pemerintah pusat dan Bank Dunia untuk memperkuat ketahanan kota terhadap banjir. Di Kota Bima, program ini berjalan hingga 2028 dengan fokus pada normalisasi sungai, pembangunan enam saluran drainase primer di 12 kelurahan, serta pembangunan kolam retensi.
Selain proyek fisik, pemerintah juga menyoroti krisis pengelolaan sampah yang menjadi salah satu pemicu banjir. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup, produksi sampah di Kota Bima mencapai 90 ton per hari.
Pemkot kini gencar mengedukasi masyarakat agar memilah sampah organik dan nonorganik dari rumah tangga, serta menekan penggunaan plastik sekali pakai. Upaya ini sejalan dengan visi Gerakan Kota Bima BISA (Bersih, Indah, Sehat, dan Asri).
Sementara itu, Perwakilan Tim Konsultan TEPIS, Gazali Fathadewang, menjelaskan bahwa pelaksanaan NUFReP berfokus pada tiga komponen utama: perencanaan, dukungan kebijakan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan daerah.
“Kami ingin memastikan koordinasi antar pemangku kepentingan berjalan baik. Selain itu, memperkuat kebijakan dan kapasitas daerah agar pengelolaan risiko banjir bisa lebih efektif,” ungkap Gazali.
Rapat tersebut diikuti oleh Kepala Bappeda, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Kominfotik, dan sejumlah kepala OPD terkait. Pertemuan ini diharapkan melahirkan rencana kerja yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan memperkuat komitmen Kota Bima menuju kota yang tangguh dan ramah lingkungan. (*)
