Bima, Katada.id – Kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Bima kian mengkhawatirkan. Kondisi itu dinilai menjadi ujian nyata kepemimpinan Bupati Ady Mahyudi dan Wakilnya Irfan Zubaidy (Adi-Irfan).
“Data terkini dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bima menunjukan lonjakan ekstrem pada jalan rusak berat,” beber Muhsinin, Senin (29/4), sembari mengutip laporan Bima Dalam Angka Tahun 2026.
Mahasiswa kampus Universitas Islam Al-Azhar (Unizar) itu menjelaskan bahwa kondisi jalan yang rusak berat, yang mencerminkan lemahnya penanganan dan pemeliharaan infrastruktur dalam beberapa tahun terakhir.
“Panjang jalan rusak berat tercatat hanya 106,84 kilometer pada 2023. Namun melonjak lebih dari tiga kali lipat menjadi 365,68 kilometer pada 2024, dan nyaris tidak membaik pada 2025 dengan 350,61 kilometer,” tegas dia.
Lonjakan tajam itu kata dia justru terjadi di tengah klaim perbaikan infrastruktur yang terus digaungkan. Faktanya, kondisi jalan justru menunjukkan tren penurunan kualitas.
“Jalan dalam kondisi baik menyusut drastis dari 409,68 kilometer pada 2023 menjadi 308,36 kilometer pada 2025.Di saat yang sama, jalan dengan kondisi sedang terus bertambah, dari 40,67 kilometer pada 2023 menjadi 108,59 kilometer pada 2025,” ungkapnya.
Kenyataan itu beber Muhsinin mengungkap adanya adanya degradasi bertahap dari kondisi baik menjadi sedang, lalu berujung rusak berat.
“BPS juga mencatat hanya 38,26 persen jalan yang berada dalam kondisi baik. Artinya, sekitar 60 persen jalan di Kabupaten Bima berada dalam kondisi sedang hingga rusak berat, sebuah angka yang menunjukkan mayoritas infrastruktur jalan tidak lagi dalam kondisi layak,” sebutnya.
Aktivis HMI itu juga mengakui bahwa tahun pertama Adi-Irfan sudah menggelontorkan APBD 2025 sebesar Rp18,2 miliar untuk aspal 9 ruas jalan. Disaat bersamaan ia mengapresiasi upaya Adi-Irfan melobi anggaran Pusat.
“Lobi ke pusat masih belum optimal dan menunjukan hasil nyata. Sampai kini publik belum punya gambaran tentang strategi pembangunan jalan ditengah pemotongan Dana Transfer Daerah,” tudingnya.
Ia menyarankan agar Pemkab Bima perlu mencari jalan alternatif untuk mendapatkan anggaran. Mengingat kata dia suramnya kondisi jalan bukan lagi isu ekonomi, melainkan keselamatan rakyat.
“Jika jalur pemerintahan buntu, Pemkab Bima perlu libatkan pihak swasta, pengusaha, bahkan donasi publik. Ingat memantapkan pembangunan infrastruktur janji perubahan yang menentukan visi Bima Bermartabat,” kata Muhsinin.
Ia menambahkan bahwa suramnya infrastruktur jalan Kewenangan kabupaten Bima bukan lagi isu politik dan ekonomi saja. Melainkan menjadi isu kemanusiaan atau keselamatan rakyat.
“Beberapa waktu lalu seorang bayi harus meregang nyawa usai mobil perujuknya terjebak lumpur jalan rusak. Kita tak bisa menunggu nyawa warga terus berjatuhan,” tandasnya.
Sementara itu kepala Dinas PUPR Kabupaten Bima Taufik, S.T.,M.T belum merespon upaya konfirmasi katada.id (*)
