Mataram, katada.id – Sekda Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Gita Ariadi akhirnya buka suara. Ia menjawab tuduhan terlibat dalam kasus dugaan jual beli proyek fisik dana alokasi khusus (DAK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB.
Sekda menyebutkan bahwa tuduhan aktivis HMI merupakan sebuah aspirasi. “Itu aspirasi. Tempo hari saya dituduh terlibat kasus tambang pasir besi. Apa faktanya?,” kata dia usai rapat paripurna di DPRD NTB, Selasa (14/1).
Lalu Gita menjelaskan, bahwa hal itu merupakan framing dan bagian dari kebebasan berpendapat. “Kita menghargai itu,” kata dia.
Sekda juga memberikan tanggapan mengenai hak interpelasi yang diajukan DPRD NTB. Ia menghormati keputusan dan mekanisme legislatif. “Iya, kita lihat. Kita ikuti mekanismenya,” kata Gita.
Lebih lanjut, sekda mengklaim bahwa pengelolaan DAK di Pemprov NTB dalam kondisi baik. “Baik-baik saja (tidak ada masalah),” jelasnya.
Berdasarkan evaluasi, menurut Lalu Gita, DAK tahun 2024 lebih baik dari tahun 2023. “Evaluasi kami, alhamdulillah 2024 lebih baik dari 2023,” kata dia.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Golkar Hamdan Kasim mengusulkan hak interpelasi untuk DAK Pemprov NTB tahun 2024 saat Rapat Paripurna di Gedung DPRD NTB, Selasa (14/1).
Hamdan mengatakan, sebanyak 14 anggota dewan sudah menandatangani hak interpelasi untuk DAK di seluruh OPD. “Kami menggunakan hak interpelasi yang dimiliki oleh anggota dewan. Mohon pimpinan untuk menerima usulan kami untuk dibahas pada sidang paripurna berikutnya,” kata Hamdan. (din)
