Mataram, Katada.id – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan arah baru dalam perencanaan pembangunan dengan meninggalkan pendekatan berbasis asumsi. Ke depan, seluruh proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) harus bertumpu pada data terpilah, terintegrasi, dan inklusif.
Penegasan ini disampaikan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, saat membuka Lokakarya Penyediaan Data Pendukung Tematik Musrenbang Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial (TEMBANG PUGIS) Tahun 2026 di Mataram, Rabu (1/4).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bappeda NTB bersama Program SKALA ini dihadiri jajaran perangkat daerah, mitra pembangunan, serta organisasi masyarakat yang bergerak di bidang perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
Dalam sambutannya, Ahsanul Khalik menegaskan bahwa tanpa data yang akurat dan inklusif, pembangunan berisiko tidak tepat sasaran dan berpotensi meninggalkan kelompok yang paling membutuhkan.
“Kita tidak bisa lagi bekerja dengan asumsi. Kita harus tahu secara pasti siapa yang tertinggal, di mana ketimpangan terjadi, dan kelompok mana yang belum terlayani,” tegasnya.
Ia menyebut, tantangan pembangunan saat ini bukan lagi pada ketersediaan program, melainkan pada ketepatan sasaran. Karena itu, data terpilah dan terintegrasi menjadi kunci agar kebijakan tidak bias serta mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Pemprov NTB, lanjutnya, telah membangun fondasi melalui Portal NTB Satu Data dan DT-SEN. Namun, masih terdapat sejumlah tantangan, terutama dalam penyediaan data terpilah, integrasi antar sistem, serta pemanfaatan data yang belum optimal dalam proses Musrenbang.
“Data tidak boleh berhenti sebagai laporan, tetapi harus menjadi instrumen perubahan dalam cara kita merencanakan pembangunan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran seluruh perangkat daerah sebagai produsen data yang bertanggung jawab terhadap kualitas, keterpaduan, dan kebermanfaatan data yang dihasilkan.
Selain itu, data yang dikembangkan harus mampu menggambarkan kondisi nyata perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, serta kelompok rentan lainnya, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar inklusif.
Dalam konteks tersebut, sinergi lintas sektor dinilai menjadi kunci, termasuk kolaborasi dengan mitra pembangunan seperti Program SKALA agar pengelolaan data tidak berjalan parsial.
Ahsanul Khalik turut mendorong transformasi Musrenbang menjadi forum berbasis data, bukan sekadar agenda administratif tahunan.
“Musrenbang harus berubah, dari forum formal menjadi forum berbasis data yang mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat,” tegasnya.
Melalui lokakarya ini, diharapkan terbangun kesepahaman lintas sektor mengenai pentingnya data inklusif, sekaligus menghasilkan langkah konkret dalam integrasi data ke dalam perencanaan TEMBANG PUGIS Tahun 2026.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan, tetapi sejauh mana kita mampu menghadirkan keadilan dan memastikan tidak ada satu pun yang tertinggal,” pungkasnya. (*)
