Beranda Label DPRD LOMBOK UTARA

Label: DPRD LOMBOK UTARA

Kasus SPPD Fiktif, Jaksa Sudah Periksa 25 Anggota DPRD Lombok Utara

Lombok Utara, katada.id - Kasus dugaan penerbitan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif anggota DPRD Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB) kini diambil alih...

Usut Dugaan SPPD Fiktif DPRD KLU, Jaksa Klarifikasi Pihak Terkait

Lombok Utara, katada.id - Dugaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) DPRD Lombok Utara tahun 2021 diusut Kejari Mataram. Lembaga adiyaksa ini masih mendalami unsur...

Belanja BBM DPRD Lombok Utara Rp382 Juta Berpotensi Rugikan Keuangan Daerah

Lombok Utara, katada.id - Penggunaan anggaran di DPRD Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali bermasalah. Kali ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) NTB menemukan...

Tiga Anggota DPRD Lombok Utara Belum Kembalikan Tunjangan Transportasi Rp297 Juta...

Lombok Utara, katada.id - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) NTB merekomendasikan tiga anggota DPRD Lombok Utara mengembalikan tunjangan transportasi sebesar Rp297 juta. Baca Juga: Jadi Temuan BPK,...

Jadi Temuan BPK, Tiga Anggota DPRD Lombok Utara Diminta Kembalikan Tunjangan...

Lombok Utara, katada.id - Tunjangan transportasi tiga anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) NTB. Mereka pun diminta mengembalikan...

Dugaan Perjalanan Dinas Fiktif, Begini Modus Puluhan Anggota DPRD Lombok Utara...

Lombok Utara, katada.id - Perjalanan dinas anggota DPRD Lombok Utara tahun 2021 menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) NTB. Ada kelebihan pembayaran biaya perjalanan...

Program Satu Dokter Satu Desa di Lombok Utara Belum Merata, Dewan...

Lombok Utara, Katada.id - Program satu Dokter satu Desa jadi polemik tengah di masyarakat Kabupaten Lombok Utara. Pasalnya program ini tidak pernah...

News Feed

Kejati NTB Turunkan Tim Selidiki Dugaan Korupsi Tunjangan Perumahan 45 Anggota...

Bima, katada.id - Tim Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai bergerak untuk mengumpulkan data dan keterangan dalam kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan...
error: Gak Boleh Copas