Lombok Utara, Katada.id – Program satu Dokter satu Desa jadi polemik tengah di masyarakat Kabupaten Lombok Utara. Pasalnya program ini tidak pernah dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Menyikapi hal ini, Wakil Ketua II DPRD KLU, Mariadi meminta Pemerintah daerah (Pemda) dalam hal ini Dinas Kesehatan (Dikes) untuk melakukan evaluasi.
“Kalau saya pribadi apakah layak program ini dilanjutkan atau tidak menurut saya sebaiknya itu dievaluasi dulu,” ungkapnya Selasa (25/2)
Menurut Mariadi sebenarnya program ini bagus. Sebab ini cara pemerintah untuk memperhatikan masyarakatnya secara langsung dibidang kesehatan. Namun riilnya, yang terjadi adalah ketersediaan dokter tidak sebanding dengan jumlah Desa. Pada akhirnya hanya sebagian saja yang mendapatkan Dokter Desa.
“Dari 33 desa hanya 16 Dokter Desa yang ada, jadi tidak sebanding,” katanya.
Tidak hanya itu, kata dia, jika memang program ini dihajatkan untuk masyarakat setiap desa, tentunya keberadaan Dokter Desa bisa dirasakan oleh masyarakat setiap saat. Namun pada kenyataannya program ini tidak terlihat apalagi dirasakan langsung masyarakat. Untuk itu pihaknya menginginkan program ini di evaluasi. Setelah dievaluasi barulah bisa dilihat apakah program ini layak untuk diteruskan atau tidak.
Lanjut dia, kalaupun pemerintah masih ingin mempertahankan program ini, yang pertama pemerintah harus melakukan upaya agar Dokter Desa ini bisa rasakan keberadaannya oleh masyarakat.
“Kalau hanya slogan saja satu fokter satu Desa tapi tidak dirasakan ya percuma, saya sih menyarankan ke Pemda untuk mengevaluasi saja,” tegasnya.
Untuk itu dalam waktu dekat pihaknya berencana memanggil Dikes untuk menanyakan langsung program ini. Jika mengklaim program ini berhasil, tentu harus ada barometernya. Salah satu barometernya itu adalah bisa dilihat dan dirasakan langsung masyarakat.
“Makanya untuk saat ini saya belum bisa katakan bahwa program ini berhasil atau tidak. Jadi kita harus melihat juga respon dari masyarakat seperti apa,” pungkasnya. (ham)
