Kota Bima, katada.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bima terus memutar otak untuk menjaga stabilitas ekonomi warga di tengah bayang-bayang inflasi.
Salah satu inisiatif dari Pemkot Bima yang kini tengah digencarkan adalah memperkuat ketahanan pangan berbasis rumah tangga.
Warga diajak menanam satu pot tomat dan satu pot cabe untuk komoditas pemicu inflasi itu.
Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima, Masita mengungkapkan program pemanfaatan pekarangan ini merupakan solusi konkret untuk menekan pengeluaran dapur warga.
Jika kebutuhan dasar cabe dan tomat bisa dipenuhi sendiri, ketergantungan masyarakat terhadap harga pasar akan berkurang.
”Program ini sedang kami galakkan. Kalau sudah benar-benar membumi, insyaallah kebutuhan rumah tangga seperti cabai dan sayuran bisa kita selesaikan sendiri di tingkat keluarga,” ujar Masita saat menerima kunjungan Dinas Kominfo Provinsi NTB dan Forum Wartawan Parlemen (FWP) DPRD NTB di Command Center Kantor Wali Kota Bima, Senin (22/12).
Sebagai bentuk keseriusan, Masita menjelaskan Dinas Ketahanan Pangan telah menyulap halaman kantor mereka menjadi kebun percontohan. Berbagai jenis tanaman pangan mulai produktif di sana. Rencananya, pola ini akan ditularkan ke seluruh kelurahan pada 2026 mendatang.
Namun, upaya ini bukan tanpa tantangan. Masita mengakui keterbatasan anggaran menjadi kerikil dalam keberlanjutan program.
Hal senada diamini Kepala Dinas Kominfo Kota Bima Muhammad Hasyim. Ia menyebut postur APBD Kota Bima saat ini tengah mengalami tekanan hebat.
”Dari kebutuhan anggaran sekitar Rp 1,2 triliun, terjadi pemotongan lebih dari Rp 300 miliar. Sisanya sekitar Rp 700 miliar sebagian besar terserap untuk belanja pegawai,” urai Hasyim.
Meski anggaran terbatas, Hasyim menegaskan bahwa kemandirian pangan tidak boleh mandek. Menurutnya, pendekatan struktural dari pemerintah saja tidak cukup. Perlu ada pergerakan masif dari tingkat kelembagaan masyarakat, seperti kelompok ibu-ibu dan komunitas warga.
”Kemandirian pangan harus melibatkan kontribusi masyarakat. Masyarakat yang mengalami (dampak ekonomi) harus punya inovasi dan kekuatan sendiri untuk membangun keluarganya,” tegasnya. (*)
