Lombok Barat, katada.id – Kolaborasikan kepentingan ekonomi dan lingkungan, NTB akan menjadi mode bagi sebuah konsep pembangunan. Hal itu disampaikan Asisten II Setda Provinsi NTB, Ir. H. Ridwan Syah saat mewakili Gubernur pada konsultasi publik materi teknis rencana tata ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Rinjani dan sekitarnya Rabu, 7 Oktober 2020 di Hotel Seraton, Senggigi.
“Lombok atau NTB ini bisa menjadi sebuah mode bagi sebuah konsep pembangunan yang mengawinkan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan lingkungan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa di dalam konsep revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) NTB, konsep ini dikenal dengan LECI “Lombok Equal City Island” dimana konsep ini akan mengkolaborasikan kepentingan pemerintah pusat, pemerintah daerah serta kearifan lokal.
Dalam kesempatan ini, Asisten II Setda Provinsi NTB juga menyampaikan beberapa isu penting dalam pembangunan NTB, salah satunya adalah angka kemiskinan yang mencapai 13,9 % dengan jumlah penduduk lebih dari 5 juta jiwa.
“Dengan jumlah penduduk kami yang 5 juta lebih angka kemiskinan di NTB masih cukup tinggi yaitu 13,9%, tahun lalu dari catatan BPS angka kemiskinan kami 13,8%, lebih naik 0,09%, naik sedikit sebenarnya,” paparnya.
Meskipun hanya mengalami sedikit penambahan, namun dengan tambahan tersebut juga dapat menggambarkan bahwa NTB masih cukup bisa bertahan dengan pertumbuhan ekonomi yang masih positif di masa pandemi ini. Tetapi, Asisten II justru mengatakan bahwa pertumbuhan tersebut merupakan pertumbuhan ekonomi yang semu.
“Meskipun kami masih cukup bisa bertahan dengan pertumbuhan ekonomi yang masih positif, tetapi sesungguhnya pertumbuhan ekonomi itu menurut kami merupakan pertumbuhan yang semu, tidak inklusif karena di dalamnya didominasi oleh ekspor tambah,” ucapnya.
Perekonomian yang inklusif tersebut merupakan pertumbuhan ekonomi yang juga dapat merepresentasikan pertumbuhan yang nyata pada berbagai sektor terutama sektor pertanian dan sektor pariwisata juga sektor-sektor lainnya, sehingga dalam hal ini industrialisasi menjadi penting dalam meningkatkan nilai tambah pengelolaan produk-produk hasil pertanian, perkebunan, maupun peternakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami menghindari, membatasi mengirim barang-barang atau bahan mentah keluar daerah. Kami olah dulu disini, minimal menjadi barang setengah jadi sehingga memberikan nilai tambah dan membuka lapangan pekerjaan. Harapannya dengan adanya lapangan pekerjaan meningkatkan kesejahteraan dan otomatis menurunkan angka kemiskinan,” ucapnya.
Dalam menurunkan angka kemiskinan tersebut peran investasi sangatlah penting sehingga menjadi sangat penting pula untuk memastikan tata ruang untuk investasi sehingga tata ruang dapat menjadi pendorong munculnya berbagai investasi.
“Oleh karena itu kami berharap dalam konteks itu bagaima rencana tata ruang kita bisa menjadi pendorong bagi investasi bukan sebaliknya. Bukan tata ruang yang akhirnya menjadi penghambat investasi, tetapi harusnya dibalik. Justru tata ruang mendorong munculnya investasi,” harapnya. (red)
