
Mataram, katada.id – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB) menetapkan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Rosiady Husaenie Sayuti,sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan lahan NTB Convention Center (NCC) oleh PT. Lombok Plaza.
Usai menjalani pemeriksaan, Rosiadi langsung dijebloskan ke penjara. Ia akan menjalani penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Lombok Tengah selama 20 hari ke depan, terhitung sejak Kamis (13/2).
“Hari ini kami tetapkan tersangka dan ditahan,” kata Ketua Tim Penyidik Pidana Khusus Kejati NTB, Indra HS.
Sebelum ditahan, Rosiady menjalani pemeriksaan berjam-jam hingga sore. Setelah itu, penyidik memutuskan untuk menahannya.
Rosiady kemudian dipakaikan rompi warna pink. Selanjutnya, penyidik memborgol tangannya.
Dalam kasus ini, Rosiady dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sebelumnya, pada 7 Januari 2024, Kejati NTB juga menetapkan mantan Direktur PT. Lombok Plaza berinisial DS sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
Berdasarkan hasil audit akuntan publik, dugaan korupsi ini menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 15,2 miliar.
Kasus ini bermula dari kerja sama antara Pemerintah Provinsi NTB dan PT. Lombok Plaza terkait pemanfaatan lahan NCC yang berada di Jalan Bung Karno, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram.
Lahan seluas 31.963 meter persegi tersebut disepakati dalam skema Bangun Guna Serah (BGS). Namun, dalam praktiknya, perjanjian kerja sama tidak berjalan sesuai kesepakatan. Hingga kini, bangunan NCC yang dijanjikan tidak pernah terealisasi, sementara lahan tetap berada dalam penguasaan PT. Lombok Plaza.
Selain itu, PT. Lombok Plaza juga tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar kompensasi kepada Pemerintah Provinsi NTB sesuai perjanjian. (rl)