Lombok Utara, Katada.id- Kabupaten Lombok Utara (KLU) menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rabu (14/10). Kemenkeu memberikan penghargaan atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) KLU dalam mengelola keuangan. Penghargaan ini diterima langsung Plt Bupati Lombok Utara H Sarifudin di ruangannya.
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB Syarwan mengatakan, WTP itu menunjukan KLU bagus dalam pengelolaan keuangan. Hal tersebut diapresiasi Kemenkeu karena dinilai berkontribusi membantu pemerintah.
“Jadi KLU ini adalah ini yang ke 6 kali berturut-turut. Sebenarnya kalau tidak pandemi, kita sebenarnya akan menyerahkan ini di pusat,” ujar dia usai penyerahan.
Kata dia, WTP ini nantinya adalah bagian dari masuknya investor. Sebab investor akan sangat tertarik berinvestasi jika daerah mendapatkan status WTP.
Kata dia, ada banyak hal yang menjadi penilaian dalam pengelolaan keuangan itu. ia berharap KLU tetap bisa mempertahankan dan meningkatkan lagi output APBD yang ada agar tercatat dan terlapor dengan baik.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) KLU Sahabudin mengatakan, WTP tersebut berkat andil seluruh OPD KLU. Kedepannya, hal tersebut akan terus dipertahankan sebab WTP menjadi barometer keberhasilan pengelolaan keuangan.
“Makanya dengan adanya WTP ini artinya BPKAD bisa dibilang cukup bagus pengelolaan keuangannya,” kata dia.
Sahabudin menuturkan, dampak WTP cukup besar. Mulai dari segi kepercayaan masyarakat, mereka akan menilai KLU bagus mengelola anggaran. Investor pun akan percaya juga dengan Pemda KLU saat melakukan investasi.
“Karena dari sisi itu bisa dinilai kita cukup amanah dan patut dipercaya,” sambung dia.
Tidak hanya itu, WTP juga membuat potensi daerah memperoleh tambahan dana dari pusat. Sebab WTP adalah salah satu indikator yang dinilai untuk memberikan dana insentif ke daerah oleh Kemenkeu.
“Jadi kalau tidak ada WTP meskipun pelayanan publik, SPM dan sebagainya terpenuhi. Kalau WTP tidak ada, tidak dapat kita dana insentif daerah,” tandas dia.
“Kami akan terus melakukan sinergi antar OPD dan mengingatkan mereka mengelola aggaran sesuai aturan,” tutup dia. (ham).
