Mataram, katada.id – Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran (TA) 2022, disepakati bersama DPRD Provinsi NTB dan Pemerintah Provinsi NTB.
Kesepakatan dilakukan setelah melalui rangkaian proses rapat dan pembahasan dengan berbagai dinamika.
Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, menyambut baik kesepakatan tersebut. Ia menyampaikan bahwa kunci untuk mensejahterakan masyarakat, mempercepat pembangunan diberbagai sektor. Sehingga terwujud NTB yang lebih Gemilang adalah sinergi dan kolaborasi.
“Baik itu lembaga Legislatif, Eksekutif, Yudikatif dan semua elemen dan komponen yang ada di daerah,” kata Ummi Rohmi pada Rapat Paripurna DPRD Prov NTB Masa Persidangan III Tahun 2021 Dalam Rangka Penandatangan KUA-PPAS APBD TA. 2022, Jum’at (19/11) Ruang Rapat Paripurna DPRD Prov NTB.
Menurutnya, penyusunan dan pembahasan KUA-PPAS TA. 2022 telah dilakukan antara eksekutif dan legislatif. Tentunya dalam pembahasan banyak terjadi dinamika, di tengah kapasitas fiskal daerah yang sangat kecil.
Diakuinya, selama dua tahun ini daerah mengalami kondisi yang cukup berat akibat pandemi covid-19, dimana hal ini sangat banyak berpengaruh terhadap berbagai sektor.
Salah satu sektor yang terdampak adalah industri pariwisata. Namun saat ini sektor kepariwisataan kembali bangkit seiring berkurangnya wabah.
Termasuk hadirnya sirkuit, Pertamina Mandalika International Street Circuit, yang diresmikan presiden RI Ir. H. Joko Widodo, Jumat (12/11) lalu. Bahkan sirkuit ini menjadi magnet perekonomian daerah.
“Hal ini memberi harapan bagi masyarakat yang bekerja pada sektor pariwisata dan kembali memeperoleh pekerjaan, termasuk masyarakat lainnya,” ungkap Wagub NTB.
Selain itu, imbas pandemi juga terjadi pada perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang sedang dlaksanakan di NTB.
Ditambahkanya, dibidang kesehatan, pemerintah melanjutkan pembangunan trauma center RSUP, dan pembangunan IGD terpadu dan alat-alat kesehatan.
“Ini diharapkan agar derajad kesehatan masyarakat NTB lebih meningkat lagi,” tambah Ummi Rohmi.
Pemprov juga berikhtiar melakukan pemantapan jalan melalui penyelesaian pembangunan jalan provinsi dengan pola tahun jamak (perda percepatan jalan) pada 13 paket prioritas di pulau Lombok dan Pulau sumbawa.
Walaupun ditengah pandemi dan keadaan yang serta terbatas, Pendapatan daerah tahun anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp5,39 Triliyun Rupiah lebih. Diakuinya, menurun dibanding tahun 2021 yang lalu. Namun ia yakin kedepan akan kembali lebih baik lagi dibanding tahun pandemi yang berlalu.
Sementara itu, Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat Hj Baiq Isvie Rupaedah, menyampaikan apresiasi atas sinergi dan kerjasama jajaran Eksekutif dalam pembahasan KUA-PPAS APBD TA. 2022.
Diakuinya, sinergi dan kerjasama semua pihak dalam mendukung semua program kerja dan pembangunan di NTB merupakan salahsatu jalan mewujudkan NTB yang Gemilang.
“Semoga kedepan ikhtiar dan harapan kita semua terwujud, dengan semakin membaiknya keadaan akibat didera pandemi Covid-19,” tutupnya.
Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut, Wakil ketua dan Anggota DPRD, Forkopimda NTB, kepala OPD, ormas, insan pers dan elemen lainnya. (red)
